Wakil Ketua Pansus LHP BPK DPRD, Wafiroh Maksum.
Gresik, Bhirawa
Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Gresik langsung tancap gas kerja maraton. Setelah sebelumnya dibentuk melalui sidang paripurna, Kamis (4/6) langsung melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) ke Jakarta, guna melakukan kunsultasi ke departemen Depdagri terkait hasil pemeriksaan BPK.
Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, kepergian anggota dewan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini dilakukan untuk mencari informasi aturan-aturan yang dilanggar sesuai dengan hasil audit BPK, beberapa temuan dari BPK yang akan dikonsultasikan terkait dengan pajak. Selain itu, terkait dengan belum dibayarnya denda untuk kontraktor proyek yang molor pekerjaannya juga akan ditanyakan kepada kementeriannya.
”Pansus LHP BPK DPRD, hanya ingin berkonsultasi dan ini sudah sesuai dengan hasil Banmus. Para wakil rakyat bakal berada di Jakarta hingga Sabtu (6/6) mendatang. Kemudian, pada Senin mendatang, Pansus menggelar audiensi dengan BPK Perwakilan Jatim. Dan hasil konsultasi di dua lembaga ini, nantinya akan dijadikan acuan rekomendasi kepada SKPD yang kinerjanya merosot,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Pansus LHP BPK DPRD, Wafiroh Maksum mengatakan, kerja Pansus hanya memiliki waktu satu minggu untuk menyelesaikan pembahasan. Sehingga, setelah dibentuk pihaknya memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja. Dan setelah agenda Pansus, anggota dewan harus mengikuti bimbingan teknik (Bimtek). Sehingga, pekan depan Pansus harus sudah menyelesaikan rekomendasi untuk SKPD yang kinerjanya menyebabkan Gresik mendapatkan WDP kembali.
”Kemungkinan Selasa sudah kami lakukan paripurna penetapan, soalnya Rabu sudah Bimtek. Sehingga harus dilakukan dengan cepat karena waktunya juga singkat. Dan konsultasi ini, terkait adanya temuan dari BPK yang belum dipahami Pansus. Sehingga harus ditanyakan lebih detail ke Depdagri,” ungkapnya.
Ditambahkan Wafiroh Maksum yang juga politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD tahun 2014. Cukup maraton kerjanya, meski begitu diharapkan bisa membuat hasil dan rekomendasi yang maksimal untuk perbaikan Gresik. Sebab ada temuan tujuh item, diantaranya di Dinas PU mengenai kelebihan bayar denda dan keterlambatan proyek. Untuk yang Dispendik mengenai laporan adminitrasi dana Bos yang tidak benar. [kim.adv]
