Pansus LKPj Usulkan Reward Punishment bagi Kab/Kota yang Melanggar

DPRD Jatim, Bhirawa
Banyaknya program pembangunan yang digagas Pemprov Jatim yang tidak diikuti oleh kab/kota ternyata berpengaruh pada tingkat kemiskinan, pengangguran dan disparitas wilayah di Jatim. Karenanya, ada usulan dari Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2015 untuk  memberlakukan reward and punishment atau insentif disinsentif terhadap dana transfer daerah terhadap kab/kota yang melanggar.
Wakil Ketua LKPj Gubernur 2015 Agus Maimun menegaskan  saat ini banyak program yang ada di provinsi terhambat pelaksanaannya di kab/kota. Program-program itu terhambat karena adanya perbedaan visi misi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemprov Jatim. Hal ini membuat tingkat kemiskinan, pengangguran serta disparitas wilayah di Jatim meningkat.
“Jadi janji-janji saat kampanye yang disampaikan oleh bupati/wali kota memang berbeda dengan kebutuhan provinsi. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan. Karenanya saya mengusulkan ada reward and punishment atau insentif disinsentif bagi wilayah yang tidak patuh. Misalnya dipotong dana transfer daerahnya, “ujar politisi asal PAN, Rabu (13/4).
Salah satu contoh yang diberikan oleh Agus adalah pembangunan di Surabaya. Dalam proses pembangunannya Pemkot Surabaya selalu mengedepankan Surabaya sebagai kota perdagangan. Hal itu tentu berbeda dengan prioritas dari Pemprov Jatim. “Karena Pemprov Jatim lebih memprioritaskan bidang pertanian,”terang Agus.
Meski demikian, hal itu sebenarnya tidak harus menjadi alasan bagi masing-masing pemkab/pemkot untuk tidak melakukan koneksi program dengan pemerintah yang ada di atasnya. Sebab, Agus menilai koneksi program antar pemeritah daerah masih bisa terjadi asalkan saling melakukan komunikasi.
“Misalnya, Surabaya itu kan fokusnya perdagangan. Nah, seharusnya dia membuat bagaimana sebagai kota perdagangan, Surabaya juga menjadi pusat berakhirnya arus atau hilir dari semua produk pertanian yang ada di Jatim, jadi masih bisa sinkron dengan program provinsi,”tandas Agus.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris LKPj Gubernur 2015 Yusuf Rohana. Politisi asal PKS ini mengaku banyak program yang dibuat kab/kota tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah di atasnya dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya,  kebijakan pada program kerakyatan tidak bisa diselesaikan secara paralel. Untuk itu perlu dilakukan sebuah desain bagaimana kebijakan program kerakyatan dapat diselesaikan bersama-sama.
“Selain perlu ada regulasi dari pusat yang mengharuskan pemerintahan daerah tunduk pada program pemerintahan kerakyatan. Memang perlu adanya insentif dan disinsentif bagi daerah yang tidak tunduk pada pemerintah di atasnya. Apalagi Pemprov Jatim merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang harus diikuti,”paparnya. [cty]