Pansus Raperda Retribusi Parkir Ingin Ada Inovasi Layanan Perparkiran

Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang, Layanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Abdul Ghoni Muklas Ni’Am.

DPRD Surabaya, Bhirawa
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang, Layanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Pansus DPRD Kota Surabaya kini masih terus menggodok adanya perubahan pasal-pasal, terutama pasal yang direvisi adalah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di sektor perparkiran.

Ketua Pansus, Abdul Ghoni Muklas Ni’Am mengatakan, semangat dibentuknya Raperda atas revisi Perda No.8/2012 ini pertama, agar lalu lintas di Surabaya semakin tertib, dan bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari retribusi parkir.

“Karena menyangkut retribusi maka perlu kajian akademis,” ujarnya di Surabaya, Kamis (18/03/21). Ia menambahkan, di Kota Surabaya ada 1406 titik parkir, nah Pansus ingin mengetahui berapa hasil rupiah yang dihasilkan dari jumlah titik parkir tersebut per harinya. Sementara teman-teman Pansus juga inginkan adanya riil parkir, sehingga tidak terjadi kebocoran uang parkir.

Misalnya, tempat usaha pribadi yang lahannya juga digunakan untuk parkir dan ditarik retribusi, nah ini kemana report nya. Belum lagi di tempat yang memang dilarang parkir, namun masih saja parkir dan ditarik retribusi lantas laporan retribusi kemana itu, apakah benar ke Pemkot Surabaya.

“Hal tersebut diatas, jika dikelola dengan baik maka retribusi parkir yang bocor tersebut bisa teratasi, sehingga reportnya tetap ke Pemkot Surabaya yang tentunya akan menambah PAD,”tegasnya.

Lebih lanjut Abdul Ghoni Muklas Ni’Am mengatakan, Pansus mendesak Pemkot Surabaya agar ada inovasi atau terobosan-terobosan baru soal layanan parkir, dalam rangka menyuntik PAD terlebih saat masa pandemi ini.

Dengan terobosan baru, kata Abdul Ghoni, pendapatan parkir di Surabaya yang tahun 2020 mencapai Rp35, milyar diharapkan tahun 2021 ini bisa melonjak drastis hingga dua kali lipat.

“Kan menarik nih, tapi yang riil dan mentalitas juru parkir perlu ditata kembali agar tidak terjadi praktek selingkuh dalam penyetoran retribusi parkir ke Pemkot Surabaya,” ungkapnya. [dre]

Tags: