Rapat Koordinasi Panwaslih Batu dengan para stakeholder terkiat pemetaan TPS Rawan di Pilwali Batu.
Kota Batu, Bhirawa
Tingginya potensi adanya praktik money politics atau politik uang dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Batu memaksa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Batu melakukan pemetaan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan.
Selasa (7/2), bertempat di Kantor Panwaslih Batu, Jl.Bukit Berbunga, menggelar rapat kordinasi (rakor) untuk mensosialisasikan hasil pemetaan TPS Rawan kepada para stakeholder.
“Ada 141 TPS yang dalam pemetaan kami masuk dalam kategori TPS Rawan. Dan yang paling banyak atau 46 persen dari TPS Rawan tersebut berada di Kecamatan Junrejo,”ujar Ketua Panwaslih Kota Batu, Salma Safitri, Selasa (7/2). Adapun di dua kecamatan yang lain, Batu dan Bumiaji, masing-masing memiliki TPS Rawan sekitar 30 persen.
Ada beberapa aspek, kata Salma, yang membuat sebuah TPS masuk dalam kategori TPS Rawan. Dan dari pemetaan yng dilakukan Panwaslih, aspek paling tinggi adalah adanya praktik money politic. Dan tak ingin kecolongan dengan praktik ini, kemarin Panwslih melakukan rakor dengan melibatkan pihak terkait. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Satpol PP, KPU Batu, dan Linmas.
“Kita juga mengundang perwakilan dari keempat Paslon untuk ikut dalam rakor pemetaan TPS Rawan ini,”tambah Salma.
Pemetaan ini, katanya, diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap kesiapan Petugas Panwas mengetahui adanya praktik money politic ataupun praktik lain yang masuk kategori menyalahi aturan. Diharapkan akan ada respon dan pengambilan tindakan yang cepat terhadap adanya indikasi pelanggaran aturan.
Dan dalam rakor kemarin, semua hasil pemetaan terhadap TPS Rawan disampaikan secara tuntas kepada para stakeholder. Dan untuk mengoptimalkan kinerja dalam pengawasan, rakor kemarin akan dilanjutkan dengan Rakor Pemantapan pada Senin (13/2) mendatang plus rapat teknis.
“Saya imbau kepada masyarakat yang mengetahui adanya praktik money politics untuk melaporkannya kepada Tim Gakkumdu. Kepolisian akan memberikan perlindungan, dan semua stakeholder termasuk Panwaslih akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor,”himbau Salma.
Sebelumnya diberitakan, potensi adanya praktik politik uang atau money politics di Pilkada Kota Batu cukup mengkhawatirkan. Hal ini menyusul hasil survey salahsatu LSM yang menyebutkan, kebanyakan Warga Batu memilih diam ketika melihat adanya pratek politik uang.
Tercatat angka 58 persen responden memilih mendiamkan ketika melihat ada money politic, 20 persen responden menerima praktik money politics, dan hanya 24 persen saja yang menolak dan akan melaporkannya ke Pihak Yang Berwajib. [nas]
