Panwaslih bersama satpol PP kota Probolinggo turunkan APK bermasalah.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Ratusan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Probolinggo diturunkan oleh Panwas Kota Probolinggo dan Satpol PP setempat. Pasalnya APK itu dipasang di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh KPU.
APK empat Paslon yang diturunkan itu berada di sepanjang Jalan Pahlawan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran. Selain itu, APK juga ditemukan bertebaran di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. APK yang berada di dua jalan itu mempunyai berbagai ukuran.
Selain ukuran dan desainnya tak sesuai dengan ketentuan KPU sehingga APK ditertibkan. Kegiatan kali ini pun, sudah sepengetahuan dan kesepakatan dari timses paslon. Terutama soal APK yang berada di luar ketentuan KPU maupun Panwas.
Disepakati, kalau ada penertiban APK yang berada di luar aturan itu. Namun sayangnya, LO (Loison Officer, red) dari masing-masing paslon malah tidak hadir. “Padahal sebenarnya, kewajiban menurunkan ini berada pada mereka,” ujar Ketua Panwaslih kota Probolinggo Suef Prianto, Rabu (21/2).
Menurut Suef, semua Paslon, yakni Suwito – Ferry Rahyuwono (Wi-Fi), Fernanda Zulkarnain – Zulfikar Imawan (Sang Tretan), Syamsu Alam – Kulup Widyono (Alam-ku), dan Hadi Zainal Abidin – Soufis Subri (Handal Brilian), sepertinya kompak melakukan pelanggaran di jalan tersebut. Dua jalan itu, merupakan jalan protokol dan strategis di Kota Probolinggo.
“Sebelumnya kami sudah melakukan penertiban APK paslon. Namun, bukannya malah berkurang, tetapi malah makin menjamur. Jika paslon tetap memasang alat peraga kampanye di lokasi yang bukan merupakan titik pemasangan APK yang telah ditetapkan KPU, pihak panwaslih tak segan-segan akan memberi sanksi sesuai pelanggaranya.
Namun sebelum itu terjadi, kami akan terus melakukan pencegahan. Penindakan baru dilakukan, jika paslon benar – benar membandel dan terus melanggar,” tegas Suef.
Ia menerangkan, sebelum melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) Wali Kota/ Wakil Wali Kota, pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Kapolres, Satpol PP, Dishub, dan KPU.
“Desain APK dan BK sudah diatur dalam SK KPU, jika ada temuan pemasangan APK diluar Aturan, kami akan langsung menurunkan,” tandasnya.
Ahmad Hudri Ketua KPUD Kota Probolinggo mengatakan, semua Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sudah terdaftar dan di SK KPU. “Lima (5) hari setelah pengundian nomer , paslon wajib ajukan desain APK dan BK, waktu pemasangan tidak diatur secara khusus selama tgl 15 febuari sampai 23 juni 2018,” terangnya.
Macam-macam APK terdiri dari 3 jenis Baliho, Spanduk , Umbul – umbul dan telah ditentukan oleh KPU. Sedangkan Bahan Kampanye (BK) seperti Brosur, Poster, Selebaran dan lainnya dihitung dengan jumlah KK sekitar kurang lebih 76 ribuan.
Disinggung mengenai dana kampanye, komisioner KPU, Tirmidzi mengatakan, batasan itu merupakan kesepakatan antara pihaknya dengan keempat Paslon dan Panwaslih. Kesepakatan itu, muncul berdasarkan standart biaya hidup di wilayah Kota Probolinggo. Dari perhitungan itu, muncul total standart anggaran dasar kampanye dari keempat paslon, sebesar Rp. 7 miliar.
Itu artinya, pengeluaran selama masa kampanye paslon, dibatasi sebesar 7 miliar rupiah saja. Diharapkan para paslon menaati sesuai dengan kesepakatan yang dibuat batasan dana kampanye,” kata Tirmidzi.
Dalam masa kampanye ini, empat paslon yang maju dalam Pilwali Kota Probolinggo, sudah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan dokumen yang diserahkan pada Senin 19/2, keempatnya dinyatakan lengkap dan sesuai. Setoran awal dalam rekening masing-masing paslon sebesar Rp. 1 juta. “Semuanya tepat waktu, tidak ada paslon yang terlambat dalam menyerahkan laporan tersebut,” tandasnya.
Batasan laporan awal dana kampanye menjadi salah satu ketentuan sebagaimana syarat dalam pasal 26 PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye. Sejauh ini, keempat paslon sudah memulai kampanye, tambahnya.(Wap)
