Panwaskab Rekom KPU Coklit Ulang

Habib M. Rohan komisioner KPU Jember Devisi Teknis dan Data saat memberikan materi Bimtek diaula KPU Jember..

Habib M. Rohan komisioner KPU Jember Devisi Teknis dan Data saat memberikan materi Bimtek diaula KPU Jember..

Kab.Jember, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember memprediksikan jumlah data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2015 ini meningkat dibandingkan data pemilu terakhir. “Jumlah pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 ini kemungkinan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah pemilih di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014 lalu,” kata Divisi Teknis dan Data KPU Jember, Habib M. Rohan seusai menyampaikan materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS), Selasa (1/9) di Aula KPU Jember.
Menurut Rohan, jumlah pemilih akan mengalami perubahan, baik itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan data pemilu sebelumnya. Hal ini berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Jember 2015 ini sebanyak 1.926.360 jiwa. Sedangkan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 lalu sebanyak 1.761.890 jiwa. “Jadi, ada selisih sekitar 200.000 jiwa. Data ini memang bisa berubah. Bisa nanti lebih banyak dari DPT Pilpres atau lebih sedikit,” ujar Rohan.
Menurut Rohan, faktor dominan yang mempengaruhi peningkatan jumlah pemilih ini yakni banyaknya pemilih pemula. Pemilih kategori ini yakni pemilih yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah pada saat pemilihan.”Jumlah pemilih pemula di DP4 sekitar 23.142 orang. Tetapi proses pemutakhiran data ini masih belum selesai. Sesuai jadwal, KPU akan mengumumkan DPS pada 2 September besok,” kata Rohan.
Warga Diminta Kroscek
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep akan melakukan rapat pleno terbuka dengan agenda menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pilkada serentak 9 Desember 2015 hari ini. Komisioner KPU Sumenep, Rahbini mengatakan, sesuai hasil koordinasinya dengan pimpinan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 27 kecamatan, jumlah warga Sumenep yang tercatat dalam DPS pilkada sebanyak 909 ribu orang lebih. “Kami belum bisa menentukan angka pastinya, karena kami baru melakukan penetapan besok (hari ini, red) melalui rapat pleno terbuka,” kata Rahbini, di kantor KPU Sumenep, Selasa (1/9).
Menurut Rahbini, setelah DPS ditetapkan, pihaknya akan memasang data tersebut dimasing-masing tempat strategis disemua desa. Untuk menghindari warga yang tidak terdaftar dalam DPT pilkada, warga diminta untuk melakukan kroscek terhadap DPS. “Harapan kami warga lebih aktif mengecek DPSyang dipasang dimasing-masing dewa untuk memastikan tercatat sebagai pemilih pilkada,” ujarnya.
Rahbini menerangkan, warga bisa memberikan tanggapan atau masukan atas DPS pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU di masing-masing desa mulai tanggal 10-19 September 2015. “Kalau ada warga yang namanya tidak tercatat di DPS, segera berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPS). Nanti, setiap laporan akan ditindaklanjuti dan warga yang tidak tercatat di DPS itu akan dimasukkan ke DPS hasil perbaikan,” ungkapnya.
Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.
Coklit Ulang
Sementara itu, dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tuban, yakni TPS 5 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, dan TPS 9 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk melakukan validasi ulang pemilih.
Rekomendasi Panwaskab tersebut dikarenakan hasil temuan Panwascam, kalau petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pemutahiran data pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban 2015 dengan baik. Sehingga, dikedua TPS tersebut banyak hak konstitusional warga untuk memilih tidak terakomodasi.
“Kita akan merekomendasikan untuk verifikasi ulang untuk kedua TPS tersebut. Karena kita menemukan masih bayak warga yang hak konstitusional terabaikan didua TPS tersebut,” kata Ketua Panwaskab Sullamul Hadi, S.Ag, SH (01/09).
Lebih lanjut diterangkan, pada dua TPS tersebut, banyak data pemilih ganda, meninggal dunia tapi masih masuk dalam data pemilih, dan ada masyarakat yang sudah pindah tempat masih masuk dalam data pemilih. Selain itu, ada juga masyarakat yang telah memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar. “Kita mau data pemilih itu yang sesuai, dan masyarakat yang memiliki hak pilih juga harus terdaftar. Selain itu, jika dari awal data itu amboradul nantinya juga amboradul,” terang Hadi.
Dikonfirmasi terpisah, Salamun, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Tuban mengatakan, kalau sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kedua kecamatan tersebut. “Kita belum menerima laporan itu baik dari PPK Tuban maupun PPK Singgahan. Akan kita cek dilapangan dulu. Tapi waktu pleno dengan Panwaslu tidak ada masalah terkait data pemilih,” kata Salamun. [efi,sul,hud]

Rate this article!
Tags: