Elsa Fifajanti
Kota Mojokerto, Bhirawa
Panwaslu Kota Mojokerto mengkhawatirkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wapres (Pilpres) kembali karut marut di Kota Mojokerto seperti Pileg yang baru berlalu. Kekhawatiran ini dipicu kabar mundurnya barisan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Mojokerto. Dua elemen KPU Kota ini mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu, baik Pileg maupun Pilpres yang akan digelar 9 Juli nanti.
“Saya mendapat informasi, PPS dan PPK mengundurkan diri dalam Pilpres mendatang,” ungkap Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifajanti, Minggu (25/5) kemarin.
Mundurnya dua elemen KPU di tingkat kelurahan dan kecamatan itu, menurut Elsa dipastikan akan mengganggu tahapan Pilpres yang sudah berlangsung saat ini.
Ia mengatakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2014, disebutkan bahwa pada tanggal 3 sampai 4 Juni ada tahapan penyusunan DPT pilpres di tingkat PPS. ”PPS mempunyai kewajiban untuk menetapkan DPT Pilpres. Lha bagaimana mau pleno penetapan kalau tidak kuorum karena anggotanya banyak yang mengundurkan diri,”keluhnya.
Dampak dari tidak ditetapkannya DPT Pilpres di tingkat PPS pasti panjang. Secara berjenjang KPU Kota tidak akan bisa menetapkan DPT Pilpres jika mandeg di tingkat PPS. ”Kalau sudah begini apakah bisa dikatakan kalau Pilpres di kota ini legitimed,” tanyanya.
Selain itu, sesuai tahapan pada tanggal 6 sampai 6 Juni 2014 ada tahanapan penyusunan dan rekapitulasi DPT di tingkat PPK. ”Sama dengan kondisi di kelurahan, di tingkat kecamatanpun akan mandeg,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, pemilu ini memiliki azas kepastian hukum. Kalau jadwalnya sudah tidak sesuai, kemudian tidak diplenokan oleh masing-masing elemen KPU mulai tingkat kelurahan hingga berlanjut ke kecamatan, pasti runyam.
Elsa mengaku Panwaslu kesulitan melakukan koordinasi dengan KPU Kota Mojokerto. Beberapa kali dia bersama dua anggota Panwaslu lainnya datang ke kantor KPU tetapi di sana kesulitan meneui komisioner. Ia mahfum dengan kondisi tersebut, karena KPU Kota sudah hampir habis masa jabatanya, dan dalam seleksi KPU Kota hanya menyisakan satu orang komisioner, yakni Miftahul Amanu, itupun sulit dihubungi karena ponselnya berganti-ganti nomor.
Untuk menyikapi kondisi ini, Panwaslu sudah melaporkan ke Bawaslu Provinsi. ”Kami sudah langsung laporkan secara resmi hal ini kepada Bawaslu Provinsi Jatim, Pak Sri Sugeng Pudjiatmiko, salah satu komisioner. Beliau menanyakan kenapa bisa terjadi hal itu,” paparnya. Ia berharap KPU Jatim segera bersikap dengan kondisi di Kota Mojokerto ini, jika tidak ingin Pilpres kembali amburadul seperti Pileg lalu.
Menurut Elsa, kondisi KPU Kota Mojokerto yang sekarang ini dipicu oleh proses seleksi anggota KPU untuk periode 2014-2019. PPS sejak awal telah memberi masukan kepada Timsel agar bekerja secara fair, karena karut marutnya penyelenggaraan Pileg kemarin karena KPU dinilai tidak pas memberikan bimtek dan sosialisasi untuk tugas-tugas di Pileg.
Pembiaran yang dilakukan saat ini, pasti di kemudian hari akan menimbulkan masalah. ”Lembaga KPU ini memegang peranan penting dan sangat terhormat, kalau di awal saja sudah dipermainkan dan dilegitimitasi sebagai lembaga yang sarat dengan Nepotisme, akan jadi apa pemilu mendatang. Kalau sudah begini saya berani mengatakan siapa sebenarnya yang tidak profesional dan siapa yang amatiran, ”tandasnya.
Salah satu PPS Kranggan, Awit, yang mengundurkan diri mengatakan, ”Kalau mau incumbent tidak diloloskan, ya semuanya. Tapi ini kan masih menyisakan satu,,”katanya.
Ia menjelaskan kabar mundurnya PPS itu bukan sekadar isapan jempol dan ancaman. ”Kami benar-benar mundur dan secara bergelombang akan diikuti PPS lainnya se-Kota Mojokerto,” katanya sambil menunjukkan surat yang akan diajukan ke KPU hari ini (26/5).
Salah satu PPK Prajurit Kulon, Haris Saktiyanto yang resmi mengajukan surat mundur ke KPU Sabtu (24/5) kemarin, mengatakan ia benar-benar kecewa dengan kerja Timsel KPU Kota Mojokerto. Sejak awal ia melihat pat gulipat yang tidak sehat dalam seleksi KPU Kota ini. ”Saya melihat sendiri, bagaimana salah satu incumbent yang lolos itu (Amanu, red) mendaftarkan nama-nama Anam Anis, Indriyanti, Saifullah Barnawi untuk ikut seleksi sebagai timsel ke KPU Provinsi,” ungkapnya.
Berkas dan bukti pendaftaran timsel itu ditunjukkan pada banyak orang. Ini artinya timsel sudak tidak ada kewibawaan. Selain itu, kata Haris, ia melihat sendiri bagaimana Miftahul Amanu sudah menyusun siapa saja yang lolos untuk 10 besar calon anggota KPU Kota Mojokerto, jauh sebelum proses seleksi berlangsung. ”Dan apa yang dikatakan Amanu terbukti semua, lalu untuk apa digelar seleksi jika Timsel sudah diarahkan untuk meloloskan calon tertentu,” paparnya.
Untuk itu, Haris dan tiga orang PPK lainnya beserta beberapa orang PPS sudah melaporkan hal ini kepada KPU Provinsi. Ia dan kawan-kawannya masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi, karena sampai saat ini belum ada reaksi sedikitpun dari KPU Provinsi. [kar]
