Panwaslu Surabaya Ancam Gelar Mogok Kerja

DPRD Surabaya,Bhirawa
Pantia pengawas (panwas) kota Surabaya masih bergeming meminta tambahan anggaran pengawasan Pilkada sampai Rp 4 miliar. Tambahan anggaran Panwas ini terutama bakal diperuntukkan  bagi sekitar 4000 personel pengawas TPS.
Ketua panwas Surabaya, Waahyu  Hariyadi mengaku kecewa, karena dalam koreksi anggaran oleh Pemkot penambahan hanya disetujui sekitar Rp 2 miliar, sementara pengajuan Panswalu sesuai hasil verifikasi akhir mencapai 4 miliar lebih.
Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi A, Senin(18/5), Wahyu  bersikukuh untuk mempertahankan pengajuan anggarannya untuk tambahan personil pengawas di setiap TPS. Ia bahkan pihaknya mengancam akan tidak bekerja secara optimal jika anggaran yang diajukan tidak diluluskan oleh tim anggaran Pemkot Surabaya.
“Kami tetap akan bertahan di Rp9,8 miliar, kalau nilai ini tetap tidak disetujui, maka kami juga tidak akan melakukan pengawasan di tahap berikutnya, ingat kami ini membawa misi masyarakat seluruh kota Surabaya. Jangan salahkan jika kami nantinya tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal, karena dukungan anggarannya juga tidak maksimal,” ancamnya. (18/5).
Pada kesempatan tersebut Wahyumenguraikan , anggaran yang sudah pasti adalahRp 5 miliar, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Penambahan anggaran sendiri, lanjutnya, diperlukan tambahan sekitar Rp4 miliar lebih, untuk tenaga pengawas di setiap TPS.
Sesuai dengan UU Pilkada terbaru, lanjutnya, di Surabaya sedikitnya bakal ada sekitar 4000 personil pengawas TPS .Dengan demikian ungkapnya aka nada program tambahan terkait ketentuan tersebut sebagai konsekuensinya.
Sampai akhir rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Wahyu tetap menyatakan tidak bisa menerima koreksi total anggaran dari tim anggaran pemkot Surabaya.
“Kami belum bisa menerima, dan kami meminta untuk ditinjau kembali koreksi itu, kalau dipaksakan maka kami hanya akan melakukan pengawasan sampai ke tahap pencalonan saja, terus selesai,” tandasnya.
Sementara menurut Herlina Harsono Nyoto ketua Komisi A DPRD Surabaya yang juga sebagai pimpinan rapat, usai hearing mengatakan bahwa pihaknya meminta agar tim anggaran Pemkot Surabaya untuk kembali melakukan koordinasi dengan Panwaslu terkait nilai anggaran yang masih dipersoalkan.
“Penekanan tambahan anggaran ini kan terkait jumlah Rakornis, yang awalnya berjumlah enam yang kini hanya dijadikan satu, jadi saya melihat ancaman Panwaslu tidak bersungguh-sungguh, karena reaksi ketua Panwaslu yang mengancam tidak akan bekerja secara optimal jika anggarannya tidak disetujui terkesan karena tekanan saja,” jawabnya santai.
Namun sebagai ketua Komisi A, Herlina tetap berharap agar tim anggaran Pemkot Surabaya tetap bersedia untuk melakukan koordinasi dengan pihak Paswaslu, utamanya terkait jumlah Rakornis, karena jika efiensi anggaran yang mengacu kepada harga satuan sudah menjadi kententuan yang baku.
“Jika pengurangan itu terkait dengan nilai satuan harga, maka ini sudah harga mati, karena sudah merupakan standart baku yang ada di Pemkot Surbaya, namun kami sudah meminta kepada tim anggaran Pemkot untuk kembali melakukan koordinasi dengan Panwaslu terkait nilai anggaran yang masih dipersoalkan,” terang politisi perempuan asal Demokrat ini. [gat]