DPRD Jatim,Bhirawa
Setelah ada penjelasan nota Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2013 dari pihak eksekutif. Sepuluh Faksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar pihak eksekutif agar menerapkan Laporan Hasil Keuangan (LHP) yang berbasis akrual dan lebih cermat dalam proses perencanaan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 mendatang.
Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, H. Khoirudin S. Ag. MD di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (23/6) mengatakan, ke depan agar tim anggaran Pemprov Jatim lebih cermat dan rasional dalam proses perencanaan APBD 2014.
“Kami minta adanya realisasi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dan meminimalisasi belanja yang tidak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan laporan keuangan pada dasarnya merupakan pernyataan dari pihak manejamen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain tentang kondisi keuangan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan yakni masyarakat dan DPRD.
“Maka itu ke depan dalam menyampaikan laporan keuangan Pemerintah harus memiliki pedoman Standar Akuntansi pemerintah (SAP) ini merupakan amanah perundang – undang yang harus dilaksanakan,” paparnya.
Selain itu kami juga meminta kepada pihak Gubernur Jatim juga melakukan pembenahan di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar ke depannya dapat meningkatkan produksinya lebih bagus lagi.
“Jadi harus ada upaya yang konkret untuk meningkatkan kualitas dan pengelolahan terhadap kinerja BUMD ini seperti meningkatkan kualitas dan pengelolahan terhadap kekayaan daerah, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Anselmus Raga Milo mengatakan dalam meningkatkan kriteria dan kinerjanya ke depan Pemprov Jatim harus menentukan dan menetapkan kriteria dan metode penyusunan aset, dan juga pihaknya berharap agar Pemprov Jatim juga mempersiapkan diri untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual untuk APBD 2014 dan APBD 2015.
“APBD 2013 yang mengedepankan manejeman yang terbuka, transparan, dan akutanbel ini harus menjadi tolak ukur pemprov dalam menyusun APBD 2014 dan 2015 mendatang,” ujarnya.
Juru Bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (FPPR), Nizar Zahro mengatakan sebelumnya pihaknya mengucapkan selamat kepada Pemprov Jatim yang telah berhasil mendapat predikat WTP dari BPK.
Namun kami berharap kepada Pemprov Jatim agar segera menindak lanjuti rekomandasi BPK dengan melakukan perbaikan yaitu mulai menetapkan kriteria dan metode penyusunan aset tetap yang diberlakukan di SKPD, dan mempersiapkan diri untuk melakukan penyusuan laporan keuangan yang berbasis akrual untuk APBD 2015 mendatang. [cty]
Keterangan Foto : Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, H. Khoirudin S. Ag. MD.
