Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
PAPBD Pemprov Jatim 2015 dipastikan minus Rp1,2 triliun. Ini setelah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2014 hanya mencapai Rp 252 miliar. Di satu sisi turunnya dana perimbangan dari bagi hasil migas dan pajak Rp 700 miliar memang sangat memberatkan keuangan Pemprov Jatim. Karenanya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) eksekutif dan legislatif disepakati untuk melakukan pengeprasan anggaran di setiap SKPD di lingkup Pemprov Jatim antara 5 sampai 10 persen.
Sekdaprov Jatim Achmad Sukardi yang diklarifikasi mengakui jika PAPBD Jatim 2015 mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun. Dan untuk menutupi kekurangan sebesar itu akan diambilkan dari Silpa sekitar Rp 252 miliar. Sementara sisanya akan diambilkan dari pengeprasan anggaran di tiap-tiap SKPD. Adapun besarannya tergantung dari program yang ada di SKPD yang bisa ditunda, antara 5 sampai 10 persen.
“Yang pasti, untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada di dalam PAPBD 2015 kita telah menyepakati untuk beberapa program di SKPD ditunda lebih dahulu. Adapun proram-program tersebut di antaranya untuk pembelian alat tulis kantor, pembangunan infrastruktur yang dimodel dengan pembiayaan multi years dan masih banyak lagi,”papar Sukardi, Minggu (28/6).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Soenarjo. Menurut politisi asal Partai Golkar ini memang sangat berat langkah keuangan yang diterima Pemprov Jatim pada 2015. Hal ini tak lepas dengan kondisi ekonomi yang ada yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat khususnya pembelian pada kendaraan baik roda dua dan empat. Padahal selama ini pajak merupakan penopang utama perolehan PAD Jatim.
“Jadi bisa dibayangkan sangat berat beban yang ditanggung Pemprov Jatim pada 2015 ini. Namun demikian baik eksekutif maupun legislatif terus berjuang agar program kerakyatan tetap berjalan atau sesuai dengan visi dan misi gubernur. Artinya meski diberlakukan pengeprasan anggaran di tiap-tiap SKPD, akan tetapi di sisi lain harus ada support tambahan anggaran untuk dinas yang programnya langsung menyentuh rakyat,”tambah mantan Wagub Jatim ini.
Sementara itu, Anggota Banggar Jatim Samwil berharap di tengah defisit PAPBD ini ada keajaiban terkait dengan momentum Hari Raya. Di mana sesuai dengan tradisi banyak masyarakat yang membeli kendaraan baik roda dua maupun empat yang akan digunakan untuk mudik. Dengan demikian pendapatan dari pajak bisa sedikit terkatrol. ”Sesuai pengalaman tahun lalu, biasanya mendekati Hari Raya banyak masyarakat yang berbondong-bondong membeli kendaraan yang otomatis bisa meningkatkan pendapatan dari pajak. Bahkan pendapatannya sangat luar biasa dan bisa mengalahkan pendapatan dalam 11 bulan. Jadi kami berdoa dan menunggu keajaiban tersebut,”harapnya. [cty]
