Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, saat memimpin rapat paripurna mendengarkan nota LKPJ Bupati TA 2020, dihadiri Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mengadakan rapat paripurna secara teleconference penyampaian nota penjelasan Bupati Pamekasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, dihadiri Bupati Pamekasan, Forkopimda, Sekdakab Pamekasan, Kepala OPD, juga pimpinan dan anggota dewan sebanyak 37 orang, mengikuti melalui telekomfren, Senin (8/3).
Menurut Fathorrahman, rapat paripurna ini untuk mengetahui proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2020 dapat ditelaah LKPJ Bupati Pamekasan.
“Laporan ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang transparansi disusun secara komprehensif berguna untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun wakatyu satu tahun,” katanya.
Selain itu, menentukan kebijakkan dalam menilai indeks keberhasilan kinerja perangkat daerah dan memparipurnakannya. Sehingga wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dapat dipertanggungjawabkan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas menuju pemerintahan yang good goverment, tercipta Pamekasan sejahtera besama dari bawah berdasarkan nilai-nilai agama.
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, LKPJ Bupati adalah wahana menyampaikan hasil kinerja pemerintah sebagai sarana bagi DPRD menyampaikan tanggapan dan rekomendasi dalam memperbaiki penyelenggarakan pemerintah daerah di tahun berikutnya.
LKPJ Bupati TA 2020 disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (PJMD) Tahun 2018 -2023. Tahun 2020, merupakan rencana tahun kedua RPJMD yang ditetapkan visi, misi dan strategis pembangunan daerah.
Visi Pemakasan sejahtera dari bawah, merata berdasarkan nilai-nilai agama. Misi tertuang RPJMD 2018-2023. Pertama, Penguatan kualitas sumber daya manusia; Kedua, Perekonomian bertumpu pada sektor pertanian yang didukung percepatan sektor industri, perdagangan dan sektor ekonomi lainnya;
Sedang ketiga, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; Keempat penenuhan insfasuktur dasar yang merata dan berkelanjutan dan Kelima, pengelola potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagaman, pemuda mewujudkan masyarakat harmonis dan sejahtera.
Aspek penting pengelolaan pemerintahan dan pembanguan adalah APBD. Di mana pemkab Tiga tahun terakhir terus bekerja lebih melalui instensifikasi dan ekstensifikasi dan membelanjakan secaera efisien dan efektif.
Pendapatan Tahun 2020, sekitar Rp1,843 triliun lebih realisasai mencapai Rp1,824 triliun lebih. Diperioleh dari PAD ditarget Rp182,7 miliar lebih realisasi Rp232,2 miliar lebih atau melampui Rp49,5 miliar lebih. Kemudian diperoleh dari pajak, retribiusi pengelolaan kekayaan daerah dan pendapat lain yang sah.
Untuk belanja daerah TA 2020, direncanakan Rp2,450 triliun lebih terealisasi Rp2,052 triliun lebih. Maka sisa anggaran sekitar Rp403 miliar lebih. Itu pergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada propinsi, dan bantuan keuangan kepada provinsi dan belanja tidak terduga.
Selain itu, peruntukan belanja langsung terdiri belanja pegawai, barang dan jasa. Termasuk pembiayaan-pembiayaan lainnya. “Dan data keuangan ini masih pada perhitungan sementara masih menunggu audit BPK RI,” jelas Bupati Baddrut. [din]
