Parkir Berlangganan Kab.Sidoarjo Terkesan Dipaksanakan

Parkir BerlanggananSidoarjo,Bhirawa
Kewajiban membayar parkir langganan kendaraan di Samsat Sidoarjo  dianggap tidak memiliki landasan hukum. Selain  merugikan masyarakat Sidoarjo,  pengelolaan parkir langganan adalah pemaksaan oleh lembaga pemerintahan kepada rakyatnya.
Ketua FPAN Sidoarjo, Bangun Winarso, Selasa (2/12) siang, membenarkan keinginan fraksinya untuk mengakhiri penerapan parkir langganan yang sudah berjalan 8 tahun itu.  Pemkab Sidoarjo menggunakan dasar Perda 21/2006 tentang parkir langganan, padahal jelas bunyi Perda samasekali tidak menyebutkan kewajiban bagi masyarakat untuk membayar parkir langganan.
Pemkab membuka counter di Samsat Sidoarjo di Cemengkalang dan Krian untuk menampung dana masyarakat yang membayar parkir langganan, pihak Samsat sendiri tidak akan memproses perpanjangan STNK bila tidak lebih dulu membayar retribusi parkir yang untuk motor Rp 25 ribu dan mobil Rp 50 mobil. Dengan pemaksaan itu bisa menghasilkan PAD Rp 27 miliar. pundi-pundi dari pemaksaan ini berjalan 8 tahun dan hingga kini tidak ada upaya sedikitpun Pemkab untuk menghentikan kebijakan konyol ini.
Padahal di Gresik,warga melakukan keberhasilan saat melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi . saat ini Sholeh, warga Krian juga melakukan gugatan Perdata di PN Sidoarjo untuk menggugat kebijakan parkir langganan.
Bangun menyatakan, sikap FPAN itu bukan untuk mengakhiri pengutiban jasa parkir langganan,tetapi lebih meminta Pemkab untuk tidak melakukan pemaksaan. Dalam Perda juga tidak disebutkan kata ‘wajib’, itu juga tidak disebutkan sebagai pajak tetapi retribusi. Sifat retribusi itu tidak ada kewajiban, karena sifatnya sukarela. “Ini sangat tidak dibenarkan, bagaimana sebuah aturan dijalankan tanpa menggunakan landasan hukum,” terangnya.
Keluhan masyarakat akan parkir langganan ini sudah sering terdengar melalui media Koran, radio, online atau media lain. namun tidak pernah digubris. Pihaknya juga menerima banyak keluhan, bahwa pengenaan aturan ini memang tidak adil bagi masyarakat.  sebenarnya tanpa dipaksa membayar,parkir langganan ini bisa menghasilkan keuntungan setara dengan PAD yang diterima sekarang. Masih banyak terjadi kebocoran parkir akibat tata kelola parkiryang tidak benar.
Kalau sistem diperbaiki, ia yakin bahwa PAD dari sektor parkir ini akan besar. FPAN tetap kukuh untuk memperjuangan system pemaksaan ini dihentikan. Seentara FPDIP Sidoarjo meminta agar system parkir langganan ini ditinjau ulang karena dianggap banyak merugikan masyarakat. (hds)

Tags: