Taufiqulbar
Sidoarjo, Bhirawa
DPRD dan Pemkab Sidoarjo sudah mensepakati penghapusan Perda Parkir Langganan. Perda yang sudah berjalan 17 tahun ini dinilai tak menguntungkan pemilik kendaraan. Penghapusan parkir berlangganan mulai efektif tahun 2019.
Anggota Banggar dari Partai PBB, Taufiqulbar, membenarkan kesepakatan Banggar dan TAPD untuk menghapus Perda karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan parkir. Sejak awal program ini digulirkan sudah banyak persoalan, pemilik kendaraan yang sudah membayar langganan masih dipungut biaya. ”Setiap reses, banyak sekali masyarakat yang menanyakan perihal itu,” ucapnya.
Seperti diketahui Perda mewajibkan pemilik kendaraan membayar roda dua membayar Rp25 ribu dan roda empat membayar Rp50 ribu ketika membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Tahun 2016 realisasi retribusi parkir berlangganan mencapai Rp28.176.120.000, sedangkan 2017 mencapai Rp29.732.445.000. Namun, dana yang dihimpun dari pemilik kendaraan bermotor wilayah Kab Sidoarjo saat bayar. Ternyata sebesar 13% masuk ke Pemprov Jatim, 5% masuk ke Polresta Sidoarjo.
Dari sektor ini PAD yang masuk tahun 2016 sebesar Rp15.641.208.400 dan tahun 2017 sebanyak Rp15.994.884.900. Uang hasil tarikan ke Polresta Sidoarjo, pihak yang menarik retribusi bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tahun 2016 sebanyak Rp1.408.806.000 dan ke Bappeda Jatim Rp3.662.895.600.
Pengeluaran untuk keperluan parkir berlangganan tahun 2016 mencapai Rp7.463.210.000 yang terdiri dari gaji 531 juru parkir (setiap jukir Rp750.000) sebesar Rp4.770.000.000; sebanyak 106 orang pengawas (setiap orang sebesar Rp1.400.000) sebesar Rp1.780.000.000 untuk lima petugas informasi (Rp1.400.000 per orang) sebesar Rp84.000.000 dan empat administrasi perkantoran (Rp1.400.000 per orang) sebesar Rp67.200.000.
Tahun 2017, total pengeluaran untuk Jukir, pengawas dan sebagainya itu mencapai Rp8.385.720.000. Kemudian yang mengalir ke Dispenda Jatim Rp3.866.217.000 dan untuk Polres sebanyak Rp1.486.622.200.
Taufik menyebut, sebesar berapapun PAD yang diterima tidak akan bermanfaat selama masyarakat masih dirugikan. Ketahanan APBD Sidoarjo tidak goyah hanya gara-gara kehilangan PAD parkir. [hds]
