Ratusan Juru Parkir saat melakukan unjuk rasa di depan Balaikota Malang Kamis (17/5) kemarin
Kota Malang, Bhirawa
Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, di hadapan ratusan juru pakir yang melakukan unjukrasa di depan DPRD Kota Malang, Kamis (27/5) kemarin mengatakan jikan sistem parkir elektronik atau (e-parking) tidak mungkin diterapkan di Kota Malang.
e-Parking, kata Sutiaji, secara teori memang bagus. Tetapi tidak bisa dilakukan di Kota Malang, karena juru parkir membutuhkan pekerjaan. Jika diganti dengan e-parking akan ada pengangguran.
“Jadi tidak mungkin e-parking diberlakukan di Kota Malang, karena itu para juru parkir tidak usah kawatir,” tutur Sutiaji yang disambut tepuk tangan para juru parkir.
Terkait dengan statement dia, soal e-parking dia berdalih pernyataan tersebut merupakan laporan dia kepada Walikota Malang, karena sebelumnya dia ditugaskan untuk mempelajari parkir di Swedia.
Di Indonesia, sejauh ini belum ada yang berhasil menerapkan e-parking. Kota Padang baru melakukan percobaan. Kota Bandung e-parkingnya gagal.
“Yang berhasil hanya Jakarta saja, itupun hanya tiga titik. Dan memang terbukti dari parkir yang hanya Rp 500 ribu, bisa mencapai Rp12 juta,” kata Sutiaji.
Pihaknya lantas menyampaikan, juru parkir merupakan orang-orang yang memiliki andil besar dalam memberikan pemasukan pendapatan asli daerah. Yang jadi masalah saat ini adalah kebocoran parkir masih terlalu besar. Namun ia memastikan jika petugas parkir telah bekerja dengan maksimal.
“Kita cari saat ini adalah dimana letak kebocoran itu. Karena teman-teman juru parkir telah bekerja secara maksimal,” tutur Sutiaji.
Patut diketahui demo juru parkir disebabkan oleh statement wakil Wali kota yang hendak menganti sistem parkir konvensional menjadi parkir elektronika karena dinilai banyak kebocoran.
“Saya tidak menuduh tukang parkir yang menyebabkan adanya kebocoran pemasukan PAD kota Malang, karena tukang parkir itu sudah setor sesuai targetnya,” ujar Sutiaji.
Menurut Sutiaji, statement wacana e-parking itu adalah cara untuk mencari tahu dimana letak kebocoran, dan aksi demonstrasi juru parkir itu dinilai sebagai respon positif dari upaya untuk mencari tahu titik kebocorannya.
Apalagi sambungnya peraturan daerah belum mengakomodir penerapan tarif parkir progresif, sehingga tidak mungkin dilaksanakan tanpa merubah perda yang ada.
Sementara itu, Aldiano Modal dari LBH Mahardika yang mendampingi aksi demonstrasi tersebut menyatakan sekitar anggota paguyuban tukang parkir kota Malang menolak rencana penerapan e-parking. Pihaknya menilai kalau pakai e-parking, ratusan orang juru parkir itu akan digantikan mesin yang ditangani dengan dua orang saja. Ini akan mengakibatkan pengangguran dan masalah baru di Kota Malang. [mut]
