Parpol Harus Memberi Pendidikan Kader

14- foto Walikota Pembinaan Politik-karKota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus  meminta agar partai politik (Parpol) aktif melakukan pendidikan kadernya. Pasalnya dalam kehidupan politik kedepan, kualitas Parpol tak hanya dilihat dari kuantitas kader, melainkan juga kualitas.
Harapan itu dilontarkan orang nomer satu di Pemkot Mojokerto itu usai membuka kegiatan pembinaan politik bagi fungsionaris Parpol yang digelar  di ruang pertemuan Hotel Raden Wijaya, Kamis (13/2) kemrin. Acara ini dihadiri 175 orang fungsionaris Parpol di Kota Mojokerto serta Kepala SKPD di Kota Mojokerto.  Menurut Wali Kota Mas’ud,  keberadaan Parpol di Indonesia merupakan  wujud amanat UUD 1945.
”Rakyat Indonesa yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, kenyakinan dan berbagai aspirasi politik, ini diberikan kemerdekaan berserikat, berkumpul yang diwujudkan dalam bentuk organisasi baik sosial masyarakat, keagamaan, dan sosial politik. Karena itu status Parpol adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia,” katanya.
Menurut wali kota,  Parpol memiliki tiga fungsi. Pertama yaitu fungsi aspiratif. Lembaga ini yang menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga demokrasi bisa berjalan sesuai harapan. Kader dan fungsionaris partai tak boleh jauh dari rakyat. Justru Parpol harus dekat dengan masyarakat.
Bagaimana mungkin bisa menangkap aspirasi rakyat kalau jauh dari rakyatnya. Maka kehidupan Parpol tak boleh elitis, harus betul-betul merupakan representasi masyarakat dan rakyat. Ini perlu ditekankan agar keberadaan Parpol masih dibutuhkan masyarakat.
Fungsi kedua, kata Mas’ud yaitu fungsi edukatif. ”Bagaimana Parpol bisa mendidik rakyat, bagaimana pendidikan politik ditanamkan kepada rakyat agar tahu yang jadi hak dan kewajiban mereka, ini penting sebab kalau rakyat tidak disadarkan atau dididik, nanti partisipasi politiknya rendah,” katanya.
Sedangkan, fungsi ketiga adalah pengkaderan. Aktifis politik harus mempunyai visi politik, apa yang harus diperjuangkan, penjabaran dari ideologi politik, kemudian ditawarkan kepada masyarakat.
”Selain visi politik, juga harus mempunyai moral politik. Sebaik apapun sistem dibentuk tapi jika tak didukung moral politik yang bagus, maka jangan harap bisa jadi pemimpin yang bisa dipercaya rakyat. Harus menguasai manajemen politik, bagaimana memberi motivasi, jangan hanya menjadi politik papan nama. Kerja politik jangan sampai lima tahunan saja, jadikan kerja harian, mingguan, bulanan, jadi harus terpogram bagus,” paparnya.
Seorang aktifis politik, kata Mas’ud, juga harus memiliki kemampuan lobby politik, karena jika tak bisa menyelesaikan masalah dalam forum formal, tapi melalui forum lobby bisa diselesaikan, baik itu melobby masyarakat atau kekuasaan. Kalau ini dimiliki berarti akan muncul trust atau kepercayaan masyarakat, ungkapnya.
Walikota melihat tanda-tanda rakyat sudah mulai frustasi saat ini, tokoh-tokoh politik mendekati rakyat hanya kalau menjelang Pemilu. Padahal mereka butuh untuk menyampaikan aspirasi. ”Ada semacam pemikiran, mencalonkan diri jadi anggota legislatif tidak ubahnya seperti mencari kerja, begitu jadi, maka kepentingan dirinya lebih menonjol daripada kepentingan masyarakat. Pola inilah harus diubah. Fungsionaris politik tak boleh jauh dari rakyat, apakah menjeleng atau pasca Pemilu. Harus komunikasi dengan rakyat terus,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol, Sriyono, mengatakan maksud diselenggarakan pembinaan ini untuk meningkatkan peran aktif fungsionaris Parpol, selain itu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi hak suaranya dalam menyukseskan Pemilu 2014. [kar]

Rate this article!
Tags: