Parpol Jatim Mulai Berhitung Ulang

DPRD Jatim, Bhirawa
Disahkannya UU Pilkada Tak Langsung oleh DPR RI, membuat sejumlah partai mulai berhitung kekuatan. Koalisi di tingkat pusat dianggap belum tentu merepresentasikan kondisi politik di daerah. PKS dan PKB mengaku siap bila harus mengajukan sendiri calon kepala daerah tanpa memandang posisi koalisi di tataran pusast.
PKS sebagai partai perekat dalam Koalisi Merah Putih (KMP), menegaskan saat ini sedang berinisiatif untuk menginisiasi seluruh parpol yang tergabung dalam KMP. Diantaranya dengan mengusung calon dalam Pilkada di Jatim yang tersebar di 18 kab/kota, pada 2015 nanti.
”Sebagai partai perekat, PKS akan berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol yang masuk dalam KMP. Diantaranya akan membicarakan soal pelaksanaan Pilkada tak langsung yang akan digelar di DPRD.”tegas pria yang juga Anggota DPRD Jatim ini, Senin (29/9).
Bagaimana jika parpol yang masuk dalam KMP menolak untuk berkoalisi dalam mendukung Pilkada di Jatim?. Menurut Hammy hal itu bisa saja terjadi. Tapi semua itu belum ada eksperimen sehingga perlu dibuktikan lebih dahulu,
Namun terlepas dari itu bagi PKS itu adalah hal biasa. Apalagi PKS memiliki kader yang ada di pimpinan dewan diantaranya di Kab Bondowoso, Jember, Ngawi dan Trenggalek.
”Jadi bagi kami hal itu hal yang lumrah dalam perpolitikan. Tapi apa salahnya kita tidak mencobanya. Yang jelas semua akan kami lakukan diantaranya dengan tetap menjalin komunikasi dengan parpol yang ada di KMP. Kalau ada kesamaan dalam mendukung calon di 18 kab/kota, itu lebih baik,”tegasnya.
Terkait dengan Pilkada Surabaya , hammy mengakui partainya belum final mentapkan nama calon yang bakal diusung. Posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya digadang bakal diajukan PKS disebut masih bisa berubah  mengingat partai lain dalam KMP belum tentu menyetujui.
“Terkait Risma, saya tidak optimis yang bersangkutan mau dicalonkan kembali,” tegas Hammy, dikonfirmasi via seluler kemarin.
Sementara itu , Ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar mengatakan penetapan pilkada dipilih dewan dari segi peta politik, tidak menjadi masalah bagi PKB. Karena dari 38 kabupaten/kota di Jatim, PKB memiliki kursi yang dominan dan memiliki pimpinan dewan di 33 kabupaten/kota.
”Jadi secara kekuatan dalam mengusung kepala daerah, PKB cukup kuat. Sehinga tak ada masalah dalam Pilkada secara tak langsung. Namun kami berharap PKB dapat berjuang dalam 2019 nanti, dimana Pilkada dikembalikan menjadi langsung atau dipilih rakyat,”papar Halim.
Karenanya, terkait  Pilwali  Surabaya 2015, PKB mengaku tetap mengusung Risma. Politisi yang kerap dipanggil Gus Halim ini menegaskan dalam menempatkan  Risma sebagai prioritas nama yang akan diusung PKB dalam Pilwali 2015, bukan atas dasar sistem pemilu, tapi secara personal Walikota Surabaya ini layak, sehingga berubahnya sistem pemilihan ini tidak akan mempengaruhi.
”Memang sejak awal PKB tidak mendukung Pilkada tak langsung. Namun terlepas dari itu semua, alasan kami mendukung Bu Risma karena yang bersangkutan masih layak dan didukung oleh rakyat. Dan saya kira dewan sebagai wakil rakyat tentunya sangat mendukung Bu Risma menjadi Walikota untuk kedua kalinya,”lanjut pria yang juga Pimpinan DPRD Jatim ini. [cty]