Partai Demokrat Bersama PKS Gagal Perjuangkan Revisi UU Pemilu

Jakarta, Bhirawa.
Partai Demokrat bersama PKS di DPR RI menyatakan telah gagal memperjuangkan revisi UU Pemilu. Kegagalan perjuangan kedua partai politik ini bisa dimaklumi, karena sistem demokrasi suara terbanyak lah pemenangnya.

“Partai Demokrat bersama PKS telah mencoba konsolidasi demolkrasi dalam hal terbatas, memperjuangkan revisi UU Pemilu. Namun akhirnya kalah, karena sistem demokrasi suara terbanyak lah, pemenangnya,” papar Anwar Hafid, anggotaDPR RI dari partai Demokrat dalam dialektika demokrasi bertajuk “Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan,” Kamis (25/3).

Nara sumber lainnya, anggota DPR RI dari PKS Mardani Ali Sera dan pengamat Geopolitik yang Direktur Global Future Institute Hendrajit.

Anwar Hafid lebih jauh, menyatakan; perjuangan Demokrat bersama PKS untuk revisi UU Pemilu adalah bagian dari Pilar Demokrasi, bukan karena hanya untuk kepentingan politik. Mengingat, pengalaman yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019. Dimana lebih dari 800 orang petugas KPPS telah meninggal dunia karena kelelahan. Lalu untuk Pilkada 2024 mendatang akan menempatkan 272 lebih pejabat sementara.

“Kita ingin, kedepan, bagaimana kita selalu memikirkan secara bersama-sama. Tidak hanya seperti kepentingan konsolidasi politik dari tahun ke tahun. tapi yang penting adalah konsolidasi demokrasi,” lanjut Anwar Hafid.

Dikatakan, salah satu konsolidasi demokrasi yang bisa dan telah dilakukan  adalah bagaimana menata sistem Pemilu. Bagaimana desain Pemilu kita kedepan lebih baik. Sehingga diharapkan output yang terjadi dari demokrasi itu benar benar meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Mardani Ali Sera menyatakan; demokrasi adalah sebuah nilai terbuka yang punya interaksi dengan local wisdom (kearifan lokal).

Jenis Pemilu dan pemerintahan di setiap negara demokrasi, berbeda-beda.Di Amerika, beda, di Inggris dan Perancis juga beda. Di Amerika ada electoral college, di Australia dan Selandia Baru berbeda pula.

“Harus mencari format demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Demokrasi punya nilai nilai principle, juga punya nilai nilai yng variabel. Demokrasi di Jawa beda dengan demokrasi di Sumatera. demokrasi di Sumatera juga berbeda dengan di Sulawesi, beda dengan di Maluku Kita harus mendesain ulang, karena luar biasa uniknya Indonesia ini,” tutur Mardani. (Ira)

Tags: