Sidoarjo, Bhirawa.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo menyatakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Bambang Haryo Sukartono (BHS)-Taufiqulbar dalam pembuatan video klip dangdutan yang viral di dunia maya.
“Kalau sudah dipanggil seperti ini dan sudah dilakukan pemeriksaan berarti ada indikasi pelanggaran,” tegas Komisioner Bawaslu Sidoarjo Divisi Penanganan Pelanggaran, Agung Nugraha usai melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pasangan calon (Paslon) kepala daerah Sidoarjo bernomor urut 1 di kantornya, Rabu (14/10).
Ia belum bisa menentukan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat dan PPP itu. “Masih harus dikaji lebih lanjut dan dibicarakan dengan komisioner Bawaslu lainnya. Begitu juga dengan sanksi yang akan dikenakan nantinya jika indikasi itu memang terbukti,” ujar warga Sukodono itu.
Ia menandaskan sumber aturan yang dipakai dalam menangani masalah itu adalah PKPU No 13 tahun 2020 yang didalamnya melarang adanya kampanye dalam bentuk kegiatan seni dan budaya, termasuk pagelaran orkes dangdut.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu, Agung mengaku melontarkan lebih dari 20 pertanyaan terkait video dangdutan yang digelar di dalam garasi bis di kawasan Beciro Ngengor, Wonoayu, Kamis (8/10) lalu itu.
Pasalnya dalam video yang sempat diunggah di channel youtube tersebut jelas terlihat BHS dan Taufiqulbar bernyanyi dan bejoget bersama di atas panggung dengan lima orang penynyi perempuan yang tidak mengenakan masker.
Sementara itu BHS sendiri dalam jumpa persnya usai menjalani pemeriksaan mengatakan sebenarnya sudah tidak perlu lagi bagi Bawaslu untuk melakukan kajian terhadap kasusnya tersebut karena jelas ia tidak melakukan pelanggaran kampanye.
“Menurut saya apanya lagi yang perlu dikaji, tapi kami tetap menghormati mekanisme yang ada di Bawaslu,” kata mantan anggota Komisi VI DPR RI yang gagal kembali ke Senayan dalam Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) 2019 itu,
Dengan nada keras ia mengatakan bahwa kegiatan itu sengaja ia lakukan demi menolong Orkes Melayu Monata yang disebutnya sebagai ikon musik dangdut Sidoarjo. “Sebagai bupati saya harus perhatikan nasib rakyat saya yang kesulitan di era pandemi. Kasihan mereka yang sudah 6 bulan tidak naik panggung,” ujarnya dengan nada dan tangan bergetar.
Karena itu meminta grup dangdut tersebut untuk membuat video klip sebagai bahan kampanyenya yang settingnya dibuat seakan-akan sedang menggelar konser. Padahal, tambahnya, kegiatan itu dilakukan di ruang tertutup.
“Nggak ada yang lihat acara itu kecuali kru pemusik dan penyanyi dangdut, kru panggung, lighting dan sound system juga beberapa anggota tim sukses BHS-Taufik,” katanya dihadapan wartawan yang memenuhi pressroom Bawaslu Sidoarjo.(hds)
