Paslon Kepala Daerah Pasang Iklan Kampanye di Media Diatur PKPU

Komisoner KPI Pusat Nuning Rodiyah. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang hingga kini belum meredah, maka hal ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi angka pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020. Sehingga untuk menekan angka penurunan partisipasi pemilih, tentunya harus ada publikasi kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang diberbagai media.

Jika diizinkan, kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nuning Rodiyah, Minggu (11/10), kepada sejumlah wartawan, media untuk diberikan kesempatan membuka spot iklan sepanjang kampanye, dan tidak hanya selama 14 hari saja. Karena Paslon Kepala Daerah yang maju di Pilkada 2020 ini, untuk melakukan kampanye di media telah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakikota dan Wakil Walikota, dan waktu yang diberikan mulai 22 November-5 Desember 2020.

“Apalagi di masa Pandemi Covid 19 ini, potensi disinformasi sangat banyak sekali, khususnya di masa kampanye paslon seperti sekarang ini. Dan berdasarkan PKPU, paslon tidak diperbolehkan memasang iklan secara mandiri,” jelasnya.

Menurut Nuning, iklan kampanye paslon yang paling aman di media konvesional,  seperti televisi, radio, dan media cetak. Sehingga untuk saat ini, para Paslon Kepala Daerah belum diperbolehkan untuk melakukan press conference secara offline, namun bisa dilakukan secara online. Sedangkan bagi paslon yang akan memasang iklan kampanye di televisi dan radio, berbentuk komersial atau layanan masyarakat  dengan ketentuan, sepert di televisi berdurasi 30 detik. Dan untuk iklan di radio berdurasi 60 detik, serta untuk tayangan iklan per hari maksimal 10 spot pada lembaga penyiaran.

“Untuk tarif telah di sepakati KPI yakni dengan tarif yang kompetitif. Namun, semua itu tergantung dari seberapa kuat anggaran kampanye yang dinsediakan KPU untuk peserta Pilkada beriklan di televisi, radio, dan media cetak,” papar dia.

Disisi lain, Rodiyah juga menyampaikan, dalam Pandemi Covid-19 ini, para jurnalis yang melakukan peliputan tahapan kampanye Paslon Kepala Daerah hingga pelaksanaan pencoblosan paslon, keselamatannya harus mendapatkan jaminan agar tidak terinveksi Covid-19. Karena tuntutan pekerjaan yang tidak boleh menolak apabila ada undangan dari peserta Pilkada untuk diminta melakukan peliputan. Dan

koordinasi dari masing-masing media juga harus di lakukan, bagaimana antar satu media dan media lain harus ada strategi untuk penayangannya.

“Dalam Pilkada 2020 yang digelar secara serentak se-Indonesia, KPI memiliki beberapa kendala KPI. Diantaranya, peretasan website penyelenggara pemilu, yang hal ini kita khawatirkan, lalu politisasi bantuan sosial (bansos) jika ada calon Kepala Daerah incumbent yang mempunyai dana lebih untuk kemudian di salurkan kepada masyarakat secara berlebihan,” tuturnya.

Sementara itu, Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPU Provinsi Jawa Timur Rochani mengatakan, ditengah masa  Pandemi Covid-19 ini, KPU Jawa Timur (Jatim) saat ini sedang berusaha mencari formula untuk mengatasi masalah penurunan partisipasi angka pemilih dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. “Karena kita perkirakan partisipasi angka pemilih akan turun, hal ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) KPU untuk mencari solusi,” ujarnya.

Menurutnya, KPU saat ini juga dibuat dilema karena disisi lain harus menjaga agar tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19, namun pihaknya akan terus berusaha meningkatkan kehadiran partisipasi pemilih di Pemilihan Bupati (Pilbub) Malang 2020. Sebab, di Kabupaten Malang ini jumlah partisipasi pemilih masih di bawah rata-rata, namun masih diatas Kota Surabaya.

“Untuk itu, KPU Provinsi Jatim mengajak teman-teman wartawan untuk ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta ikut mengantisipasi potensi rendahnya partisipasi angka pemilih di masa Pandemi Covid-19, yakni melalui pemberitaan di media,” tandas Rochani. [cyn]

Tags: