Pasok Kebutuhan Beras, Jatim Siap Panen 500.000 Hektare Pekan Depan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanam benih padi di persawahan Desa Ngebruk, Sumberpucung, Malang, Kamis (26/2).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanam benih padi di persawahan Desa Ngebruk, Sumberpucung, Malang, Kamis (26/2).

Malang, Bhirawa
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperkirakan daerah Jatim pada minggu depan akan mengalami panen padi di atas lahan 500.000 hektare. Dengan panen raya ini diharapkan ada tambahan pasokan beras dan membantu ketersediaan komoditas tersebut di masyarakat.
“Banyak faktor yang menentukan, misalnya penyaluran benih dan pupuk yang tepat waktu, tidak seperti sebelumnya dan traktor juga sudah disalurkan pada November sampai Desember tahun lalu,” kata Mentan Amran di Malang, Kamis (26/2).
Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau lokasi panen dan tanam dalam rangka Percepatan Tanam Padi Menuju Indeks Pertanaman (IP) Padi 300 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Malang.
Ia mengatakan, saat ini daerah Malang sudah panen sebesar 11 ton beras karena berbagai faktor tersebut seperti tercukupinya kebutuhan benih dan pupuk. Selain itu, kata Mentan, faktor lain yang sangat menentukan adalah masa tanam mundur yang terjadi di Jatim. “Ini ada hikmahnya, pertama pasti rantai tikus dan hama terputus karena kekeringan dan serangan hama yang ada di Jatim hanya di bawah 2 persen yang biasanya bisa mencapai 10 persen,” katanya.
Dalam kesempatan itu Menteri Amran juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas para mafia beras dan pupuk yang dianggap sebagai pengkhianat petani dengan menangkap dan menjebloskan mereka ke penjara, siapapun dan apapun jabatannya..
“Siapapun dan apapun jabatannya, yang mengkhianati petani harus ditindak tegas, sebab indikasi adanya mafia komoditas pangan (beras) dan pupuk ini cukup besar, bahkan indikasi itu benar adanya. Kalau memang benar adanya, maka harus ditindak tegas,” katanya.
Ia mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta bekerj sama dengan para penegak hukum lainnya untuk mengupayakan stabilitas komoditas pangan (beras) dan pupuk.
Melambungnya harga beras dan distribusi pupuk yang tidak menentu, katanya, mengindikasikan adanya mafia yang mempermainkan harga kedua komoditas tersebut. Untuk pupuk, secara perlahan sudah mulai stabil, baik distribusi maupun harganya. “Ada 20 orang yang sudah tertangkap terkait masalah pupuk ini dan di Jatim ada enam orang yang diamankan terkait dengan pupuk ini,” ujarnya.
Pernyataan Menteri Pertanian tersebut langsung disikapi oleh Danrem 083 Baladhika Jaya Malang Kolonel Arm Totok Imam Santoso. Ia menyebutkan, pihaknya bersama pihak kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Malang langsung membentuk satgas untuk menelusuri mafia harga beras di wilayah Malang Raya.  “Kita langsung bentuk Satgas untuk memantau kondisi harga beras di lapangan. Satgas itu langsung terjun ke lapangan. Jika terbukti ada, akan ditindak tegas, akan ditangani oleh pihak kepolisian,” katanya.
Mentan bersama Bupati Malang, Rendra Kresna yang didampingi sejumlah petinggi militer di wilayah itu kemarin melakukan panen raya padi di atas lahan seluas 53 hektare di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

e-Money Picu Inflasi
Sementara itu Bank Indonesia menilai, penggantian program penyaluran beras untuk warga miskin (Raskin) menjadi pemberian uang elektronik (e-money) kepada masyarakat, justru akan menimbulkan inflasi, khususnya kenaikan harga beras.
“Karena kalau diberikan e-money, belum tentu untuk beli beras Bulog. Melainkan beli ke pasar. Tekanan harga di pasar meningkat,” kata Kepala Bank Indonesia Kepulauan Riau Guti Raizal Eka Putra .
Masyarakat yang biasa mendapatkan Raskin dengan harga yang dikendalikan pemerintah, menjadi bebas menentukan membeli beras mana pun dengan e-money. Sehingga pemerintah menjadi kehilangan kuasa, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok itu. Selain itu, pemberian e-money sebagai pengganti Raskin, juga memungkinkan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang lain, bukan beras. Meski begitu, ia mengatakan, setuju dengan pengalihan Raskin ke uang elektronik bila pemerintah ikut mengontrol penggunaan mata uang itu. “Bila e-money hanya bisa digunakan di Bulog,” kata dia.
Menurut dia, sejatinya peralihan dari penyaluran Raskin menjadi e-money demi meningkatkan penggunakan uang non tunai oleh masyarakat. “Untuk mendorong, agar masyarakat semakin dekat dengan perbankan,” kata dia.
Gusti mengatakan, dibandingkan memberikan uang tunai langsung ke masyarakat, memang lebih baik jika menggunakan e-money. Menurut dia, uang tunai akan cepat habis di tangan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan yang perlu dan tidak perlu. Berbeda dengan uang elektronik, masyarakat akan lebih selektif menggunakan uang itu. [cyn,ira]

Tags: