Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli
Sumenep, Bhirawa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat (DPMD) Sumenep memastikan, pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tidak terkendala. Tahapan dari awal hingga menjelang pemungutan suara politik tingkat desa ini berjalan aman dan terkendali.
Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Moh Ramli mengatakan, dinamika politik tingkat desa ini memang sering terjadi menjelang pemungutan suara. Namun, hal tersebut tidak sampai menghambat proses tahapan yang dijalankan oleh panitia Pilkades tersebut.
Ramli mengakui ada sejumlah desa yang mengalami dinamika sejak dimulainya tahapan. Tapi, panitia Pilkades dapat menyelesaikan problem tersebut dengan menerapkan aturan yang ada.
“Dinamika terus terjadi hingga sekarang. Tapi, dinamika itu tidak sampai menghambat tahapan-tahapannya. Artinya, semua panitia Pilkades bisa menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang ada,” kata kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli, Senin (14/10).
Pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini dijadwalkan digelar dua hari, yakni untuk wilayah daratan akan diikuti sebanyak 174 desa dan bakal digelar 7 November. Sementara untuk wilayah kepulauan bakal digelar pada 14 November yang bakal diikuti sebanyak 52 desa. Total desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 206 desa.
Pihaknya mengaku selalu mendampingi panitia Pilkades ditingkat desa dari berbagai persoalan yang dialaminya. “Semua panitia Pilkades aktif dan jika ada persoalan ditingkat desa kami selalu memback-upnya. Karena Pilkades serentak ini harus terlaksana dengan maksimal,” paparnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, saat ini sudah masuk pada tahapan persiapan pemungutan suara. Panitia pelaksana telah mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari penetapan kandidat, pengambilan nomor urut hingga persiapan surat suara yang akan digunakan nanti pada pelaksanaan demokrasi tingkat desa.
“Tidak ada kendala yang berarti. Semua persiapan sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pemungutan suara pasti terlaksana sesuai dengan jadwal awal,” tegasnya.
Ramli berharap, semua pihak dapat mendukung panitia yang telah berupaya mempersiapkan segalanya. Jika ada oknum panitia yang bekerja diluar koridor atau tidak netral, dipersilahkan dilaporkan ke pihak berwenang agar mendapatkan teguran atau sanksi sebagaimana yang tercantum dalam aturannya.
“Kalau tindakan panitia itu berupa tindak pidana silahkan laporkan ke polisi biar diproses sesuai hukum yang ada,” ucapnya menyarankan. [sul]
