APBBA Kraksaan membuat seragam batik Siswa. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun lalu mengeluarkan surat edaran (SE) tentang imbauan penggunaan pakaian seragam khas batik pelajar Kabupaten Probolinggo. Imbauan yang tertuang dalam SE No 420/0145/426.101/2019 tersebut dikeluarkan tepat pada 21 Maret 2019. Di kota Probolinggo Kepala Disdikbud Kota Probolinggo pastikan seragam gratis siswa baru terpisah dengan Bosda.
Untuk pengadaan seragam batik tersebut, prosesnya sama seperti tahun lalu. Sebab, produksi seragam khas itu kembali dipercayakan kepada perajin batik lokal yang tergabung dalam Asosiasi Perajin Batik, Bordir, dan Aksesori (APBBA) Kabupaten Probolinggo. Nantinya, para siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA akan menggunakan seragam batik khasnya masing-masing.
Proses pendidikan di tiga tingkatan sekolah tersebut masih belum pasti dimulainya. Walau begitu, APBBA sudah menerima pesanan dari beberapa sekolah, bahkan sejak Ramadan lalu.
“Sudah belasan lembaga yang melakukan pemesanan. Ini, tahun ini kami menggarap seagam batik yang khas Kabupaten Probolinggo,” ujar Ketua APBBA Kabupaten Probolinggo Mahrus Ali, Kamis (11/6).
Dari belasan lembaga sekolah itu, lanjut Mahrus, lima lembaga d iantaranya sudah selesai diproses. Empat di antaranya merupakan lembaga SD yang berada di Kecamatan Kraksaan dan satu lembaga SMP yang berada di Kecamatan Kotaanyar.
Ia menambahkan, nantinya siswa yang berada di tingakatan SD/MI akan memakai seragam khas batik berwarna merah, SMP/MTs seragam batiknya berwarna biru. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA akan menggunakan seragam batik dengan warga abu-abu.
“Alhamdulillah, sudah ada yang selesai kami garap meski belum tahu kapan sekolah akan masuk. Semua tingkatan pendidikan itu akan sama warna seragam batiknya. Kalaupun ada perbedaan, mungkin itu hanya terletak pada logo, antara Dispendik dan Kemenag,” katanya.
Untuk mengantisipasi membeludaknya pesanan seragam batik, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, itu menyebut pihaknya sudah membentuk koordinator untuk masing-masing wilayah di Kabupaten Probolinggo. Hal itu ditujukan untuk mempermudah lembaga-lembaga yang akan melakukan pemesanan. Sehingga, jarak yang ditempuh tidak jauh.
“Teman-teman APBBA sudah mulai memprouksi batiknya sebelum pesanan banyak yang datang. Juga kami sudah membentuk koordinator untuk tiga wilayah. Probolinggo barat produksinya kami pusatkan di Kecamatan Leces, wilayah tengah di Kecamatan Krejengan, dan timur saya sendiri koordinatornya,” tuturnya.
Sedangkan peserta didik baru di Kota Probolinggo tahun ajaran 2020/2021, dipastikan juga akan mendapatkan seragam gratis dari Pemkot. Anggarannya, akan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2020. Dana ini berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Moch. Maskur, Kamis (11/6) mengatakan, seragam gratis memang tidak dianggarkan dalam APBD induk. Mengingat, jumlah siswa tahun pelajaran baru 2020/2021 belum diketahui.
Akan tetapi, bukan berarti seragam gratis ditiadakan. Pengadaan seragam gratis senilai Rp 4,5 miliar itu akan dialokasikan pada Perubahan APBD yang akan dibahas pada Agustus-September. “Dengan demikian, kami dapat mengetahui berapa jumlah peserta didik pada tahun 2020/2021. Mengingat hingga detik ini kami kan tidak tahu berapa jumlahnya. Karenanya, di APBD induk tidak dianggarkan, namun pengalokasiannya di P-APBD nantinya, ‘ jelas Maskur.
Jika tidak ada perubahan, siswa akan mulai masuk per 13 Juli 2020. Selama itu, siswa tidak mengenakan seragam baru. Sebab, kata Maskur, seragam baru akan diberikan usai pembahasan Perubahan APBD. Diperkirakan, seragam baru itu akan diberikan pada Oktober-November.
“Seperti pada tahun sebelumnya, awal (masuk) peserta didik belum menggunakan seragam sesuai jenjangnya. Baru nanti sekitar Oktober-November, peserta didik mendapatkan seragam,” jelasnya.wap
Disinggung mengenai dana Bosda, Maskur menegaskan, Bosda sudah diatur di Perwali. Setiap anak juga sudah jelas mendapatkan berapa, begitu juga dengan peruntukannya. “Seragam tidak jadi satu, terpisah dengan Bosda. Dana itu sudah diatur di Perwali per anaknya,”tandasnya.
Disebutkan, tak hanya komisi 1, Wali Kota juga meminta program seragam gratis tetap jalan seperti tahun sebelumnya, meski suasana pandemi virus Corona. Atas permintaan tersebut, M Maskur akan mengajukan anggaran pengadaan seragam gratis. “Tetap kami ajukan. Apalagi, DPRD mendukung kami. Anggarannya dari Dana Insentif Daerah (DID),” paparnya.
M Maskur mengaku, belum tahu apakah nantinya pemerintah pusat akan mengucurkan dana yang diajukan. Mengingat, DID untuk dinasnya hingga kini belum ditransfer atau dikucurkan. Dampaknya, saat ini dinas yang dipimpinnya kesulitan anggaran. “Anggaran di dinas kami sudah tidak ada. Biaya penerimaan siswa baru, kami masih ngutang,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Disdikbud belum membayar biaya PPDB kepada pihak ketiga sebesar Rp 30 juta. pihaknya bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan PPDB. Terutama soal aplikasi untuk mempermudah siswa mendaftar sekolah secara online, tambahnya. [wap]
