PAUD dan Pendidikan Non Formal Dikhawatirkan Hilang

Dindik Jatim, Bhirawa
Masa depan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal kian mencemaskan pasca kabinet baru pemerintahan Jokowi resmi dibentuk. Kedua jenis layanan pendidikan tersebut dikhawatirkan bakal ditiadakan lantaran nomenklatur dalam Kementerian Pendidikan semakin dipersempit.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengaku belum tahu bagaimana layanan PAUD dan pendidikan non formal akan berjalan. Namun demikian, dia tetap berharap agar dua layanan pendidikan yang sudah lama ditangani pemerintah ini tidak dihilangkan. Terlebih dua layanan tersebut dinilai sangat diunggulkan oleh Provinsi Jatim khususnya dalam memberi layanan untuk anak usia dini. “PAUD menjadi salah satu
ukuran dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDG’s). Jangan sampai ini dihilangkan,” tutur Harun, Selasa (28/10).
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) telah berganti menjadi Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah (Buddikdasmen). Dalam perubahannya, secara tegas kementerian yang
sebelumnya mengurusi masalah pendidikan menjadi lebih sempit. Yakni hanya pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI – SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Sementara PAUD dan pendidikan non formal hingga kini tak ada kejelasan.
Dijelaskan Harun, selain PAUD, pendidikan non formal juga punya peran penting dalam mengurangi angka putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan kejar paket. Tidak hanya itu, penuntasan angka buta aksara, di Jatim mencapai 829 ribu, juga dilakukan melalui pendidikan non formal melalui program keaksaraan fungsional. “Dua layanan pendidikan ini tidak boleh ditiadakan begitu saja,” tutur dia.
Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf juga berharap agar dua layanan pendidikan tersebut tetap dipertahankan. “Saya belum tahu. Tapi kami berharap, ke depan tidak dihilangkan,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim.
Gus Ipul mengatakan, kedua layanan pendidikan tersebut merupakan program yang mendapat perhatian khusus dari Pemprov Jatim. Di antaranya ialah satu desa satu PAUD dan PAUD holistik terintegrasi.
Kekhawatiran ini sebelumnya sudah muncul sejak rencana perubahan tersebut mencuat. Menurut Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto, dengan perubahan ini akan menimbulkan ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab terkait dua layanan tersebut. Jika mengacu pengalaman yang lalu, Nuryanto menceritakan nasib PAUD formal atau TK yang tidak terurus lantaran ditiadakannya Direktorat TK – SD pada 2005 lalu. Direktorat ini ditiadakan karena SD bergeser di bawah naungan Dirjen Dikdas dan TK masuk di bawah Dirjen PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal (PAUDNI).
Sayangnya, di bawah Dirjen PAUDNI tidak ada direktorat khusus yang menangani TK, karena dianggap sudah dapat menjadi satu dalam Direktorat PAUD. “Dari situ, akhirnya berlanjut ke bawah sampai kabupaten/kota. Dindik kabupaten/kota di Jatim yang masih memiliki seksi khusus untuk menangani TK hanya sekitar 14 daerah saja,” kata dia.
Dengan demikian, semua alokasi anggaran yang turun dari pusat sering kali hanya diperuntukkan untuk pengembangan PAUD saja. Sedangkan lembaga-lembaga TK di Jatim lebih banyak yang hidup secara mandiri. “Apalagi saat ini sedang ada program PAUDISASI untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD non formal,” kata dia.
TK pun semakin tak dihiraukan. Implikasi dari ditiadakannya Direktorat TK selama hampir sepuluh tahun ini, perhatian pemerintah terhadap lembaga TK sangat minim. Padahal, TK sendiri telah berdiri sejak 1951 lalu. “Yang ada Dirjennya, tapi tidak ada direktoratnya saja tidak terurus. Apalagi ditiadakan semua baik Dirjen maupun direktoratnya. Semestinya ini harus dilakukan perbaikan, bukan malah dihilangkan semua,” tegas Nuryanto.
Terpisah, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor mengatakan, jika tidak ada Dirjen khusus yang menaungi PAUDNI, maka hampir bisa dipastikan PAUD baik formal maupun non formal akan bubar.
“Tapi kemungkinan ini sangat kecil, sebab jenjang PAUD sangat menentukan perkembangan anak. Sehingga Dirjen maupun direktorat harus tetap ada,” kata Nasor.
Dikatakan Nasor, saat ini perkembangan APK PAUD di Jatim telah mencapai 84,24 persen. Ini jauh lebih tinggi dibanding APK nasional yang hanya mencapai 54,64 persen. Sedangkan jumlah lembaga jenjang TK sebanyak 20.170 lembaga, TPA 796 lembaga, KB 12.935 lembaga dan SPS 11.201 lembaga. “Kita berharap Dirjen PAUDNI itu tetap ada. Jika tidak, bagaimana dengan nasib puluhan ribu lembaga, bunda PAUD dan peserta didik yang ada,” kata dia. [tam]