Jakarta, Bhirawa
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Subsidi BBM sangat berat membebani APBN, lebih baik subsidi dialihkan untuk hal produktif dan tepat sasaran,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj usai penutupan Munas dan Konbes NU di Jakarta, Minggu (2/11) kemarin.
Menurut Said Aqil, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM yang mencapai Rp400 triliun lebih baik digunakan untuk membiayai program yang langsung bermanfaat bagi rakyat kecil yang membutuhkan, seperti petani dan nelayan.
“Daripada dibakar di jalan jadi asap,” kata Said Aqil.
PBNU, kata Said Aqil, sangat menyadari bahwa mendukung kenaikan harga BBM sama tidak populernya dengan keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Namun, lanjut dia, sikap itu harus diambil demi kepentingan yang lebih luas.
“Kita harus berpikir dewasa, matang. Kita tahu betapa berat beban APBN. Anggaran Rp400 triliun itu lebih bermanfaat untuk membangun, untuk memberdayakan masyarakat miskin,” katanya. Hanya, PBNU meminta pemerintah mengalokasikan dengan jelas pengalihan subsidi BBM, benar-benar untuk hal yang riil, dan melaksanakannya dengan amanah.
“Pengalihan harus jelas dan betul-betul sampai dan menyentuh orang miskin. Kalau ada manipulasi, kita akan kritik,” kata Said Aqil.
Presiden Jokowi Khalifah Indonesia
Dalam kesempatan yang sama KH Said Aqil Siroj juga menyatakan bahwa kepemimpinan nasional adalah khalifah bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi umat Muslim di Tanah Air.
“NKRI sudah sesuai jalan Islam. Pak Jokowi khalifah kita sekarang, pemimpin bangsa Indonesia, termasuk umat Islam,” kata Said Aqil.
Khilafah menjadi salah satu bahasan dalam Komisi Bahtsul Masail Munas Alim Ulama NU.
Dalam putusannya, ulama NU menyatakan bahwa khilafah untuk umat Islam sedunia tidak lagi relevan pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa. Bahkan, membangkitkan kembali ide khilafah pada masa sekarang adalah utopia.
Menurut ulama NU, Islam tidak mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi pemeluknya. Umat diberi kewenangan untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat.
Yang terpenting, menurut ulama NU, suatu pemerintahan harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agamanya dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan.
“Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam NKRI wajib ditangkal karena akan menimbulkan mafsadah (kerugian) yang besar dan perpecahan umat,” kata Said Aqil. [ant.ira]
Keterangan Foto : Ketua Umum PBNU Said Agil Sirodj (kanan) menerima cinderamata berupa lukisan mantan Ketua PBNU (alm) Abdurrahman Wahid pada penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PBNU Jakarta, Minggu (2/11). Munas dan Kombes NU tersebut menyepakati sistem pemilihan Rais Aam PBNU melalui beberapa orang terpilih yang dinilai layak menentukan pemimpin tertinggi di NU itu. [antara foto]
