Ketua PCNU Kota Surabaya, Dr H Achmad Muhubbin Zuhri MA.
Inisiatif DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai polemik dan sorotan tajam dari masyarakat. Bahkan telah menimbulkan aksi massa dan potensial merambat ke konflik ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa dan keamanan nasional.
Menurut Ketua PCNU Kota Surabaya, Dr H Achmad Muhubbin Zuhri MA, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah final. Ia merupakan ‘kalimatun sawa’ (common platform), hasil moderasi aspirasi Islam dan Kebangsaan sebagaimana tergambar dari proses sejarah gagasan dan perumusan sebelumnya.
“Rumusan final sebagaimana dimaksud melahirkan Indonesia sebagai negara nasionalis-religius, bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama,” tutur Muhubbin Zuhri, dikonfirmasi, Selasa (30/6).
Karena itu, lanjutnya, gerakan atau upaya apapun yang menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan juga sebaliknya, merusak persatuan, membenturkan agama dengan negara. Selain itu juga sangat potensial melahirkan kembali konflik ideologis, mengancam keamanan negara dan akan menguras energi bangsa.
“Kita telah memiliki pengalaman pahit dalam perjalanan bangsa di masa lalu, dimana konflik ideologis tidak memberikan apapun kecuali ‘mafsadat’ untuk bangsa ini,” ungkapnya.
Berdasarkan pemikiran tersebut, kata Muhubbin Zuhri, PCNU Kota Surabaya menyampaikan beberapa hal. Yakni mendesak agar proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
Selanjutnya, agar semua fihak menahan diri untuk menghindari provokasi, demi menjaga keutuhan bangsa dari pihak-pihak yang ingin ‘mengail di air keruh’ untuk kepentingan politik kekuasaan dan ideologi tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. [iib]
