PD Pasar Surya Ngotot Pertahankan Pasar Tunjungan

Surabaya, Bhirawa
Pansus pembahasan LKPJ Walikota Surabaya untuk tahun anggaran 2014 terus bergerak. Kemarin (20/4) Pansus yang dianggotai oleh Komisi bidang pekenomian itu memanggil direksi BUMD Surabaya. Dalam kesempatan tersebut dewan menyoroti kinerja dari PDAM dan juga PD Pasar Surya mereka dianggap bekinerja lemah lantaran banyak program yang tidak terealisasi dari perusahaan daerah tersebut.
Dari PD Pasar Surya misalnya. Para anggota legislative mengkritisi lantaran perusahaan tersebut gagal dalam melakukan revitalisasi untuk pasar tunjungan. Padahal proyek pembangunan pasar tunjungan sudah ada dalam mata anggaran pemkot di tahun 2014. Namun sampai saat ini belum ada progress sama sekali dari PD Pasar Surya sebagai pihak yang diberi tanggung jawab pembangun pasar tunjungan.
Pelaksana Tugas Dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit menyampaikan memang dari seluruh program rencana PD Pasar Surya yang masih belum terealisasi sama sekali adalah revitalisasi pasar tunjungan. Pihaknya menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 10 miliyar untuk detail engeneering detail (DED) sebenarnya sudah ada di tahun 2014, namun oleh pemkot belum diberikan pada PD Pasar.
“Memang tahun lalu belum berhasil direalissasikan lantaran ada missed komunikasi dengan pemkot tentang anggaran DED. Ada salah satu poin anggaran yang menurut pemkot tidak realistis sehingga mengurungkan pencairan dana,” tutur Bambang.
Poin anggaran yang dimaksudkan adalah adanya penganggaran managemen konsultan untuk pasar tunjungan. Oleh pemkot anggaran tersebut dinilai tidak realistis lantaran tidak mungkin dalam DED proyek sudah membutuhkan managemen konsultan. Padahal menurut Bambang, memang manageman konsultan ini sangat penting dalam berjalannya sebuah proyek. Meski baru akan bekerja saat proyek sudah mulai tahap pembangunan, namun menurut direksi poin anggaran tersebut harus tetap dianggarkan.
“Kami tetap anggarkan manageman konsultan. Sebab ini kan proyeknya bersifat multiyears, sehingga kemarin itu hanya missed komunikasi saja,” imbuh pria berkacamata ini. Lebih lanjut, Bambang menyebutkann bahwa Walikota menginstruksikan agar PD Pasar Surya untuk merampungkan revitalisasi pasar tunjungan di tahun ini.
Jika sesuai rencana pasar tunjungan akan dibangun enam lantai. Dengan peruntukan untuk penjualan UKM, dan juga perkantoran. Total nilai proyek ini adalah RP 120 miliar yang diambil murni dari APBD. Oleh pemkot proyek sengaja tidak diijinkan untuk adanya investor yang turut mendanai.
Sementara itu, anggota pansus pembahasan LKPJ Baktiono menyampaikan bahwa dirinya pesimis dengan realissasi pasar tunjungan. Sebab dengan sisa waktu masa bakti walikota yang hanya kurang dari enam bulan, akan sangat mepet bagi perusahaan daerah untuk bisa merealisasikan proyyek tersebut. “Seharusnya yang nggaarap Pasar tunjungan itu bukan pasar surya melainkan SKPD lain, sebab mereka akan kekurangan tenaga ahli untuk merampungkan proyek tersebut,” ujar politisi asal PDIP ini.
Lebih lanjut ia juga menyayangkan akan sikap pemkot yang menolak adanya investor untuk turun tangan. Padahal dengan adanya potensi industry Surabaya seharusnya Surabaya bisa mewujudkan pasar tunjungan dengan nol rupiah. Dengan catatan mengundang investor dan pengusaha retail untuk turut menyumbangkan investasinya. “Selain itu menurutnya PD Pasar juga nantiny harus mempertimbangan fungsi pasar tunjungan. Jangan  sampai dengan lokasi di tengah kota begitu desainnya hanya untuk pasar rakyat saja, justru menurut saya pasar modern yang bisa menyatu dengan pasar rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu yang juga mendapat sorotan adalah kinerja PDAM. Dalam tahun kemarin pencapaian kinerja PDAM masih kurang delapan persen. Dimana masih ada warga Surabaya yang masih belum mendapatkan layanan air bersih. Perwakilan Direksi PDAM Surya Sembada Lukman H menyatakan untuk layanan yang kurang delapan persen walikota sudah menginstruksikan untuk dipetakan. Namun yang menjadi kendala dilapangan waga di daerah tersebut adalah warga yang tinggal di tanah PJKA dan juga diatas tanah dinas pengairan. Padahal warga yang disana itu sejatinya akan kita bantu dengan layanan yang bersubsidi.
“Nah kalau kita pasang disana itu kita disuruh bayar. Makanya solusinya kita akan pasang layanan namun hanya sampai mulut gang dan kita akan pasang meteran disnaa,” tutur Lukman. Pihaknya berharap dengana adanya solusi tersebut bisa mengatasi kekurangan kinerja di tahun anggaran 2014 lalu. [geh.gat]