PD Siap Lakukan Koalisi

DPRD Jatim, Bhirawa
Posisi keempat yang ditempati oleh Partai Demokrat (PD) Jatim dalam Pileg 2014 DPRD Jatim dipastikan akan membuat berat kinerja pemerintahan Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa). Ini karena PD tidak lagi menguasai parlemen seperti pada hasil Pileg 2009, di mana PD mampu menguasai 22 kursi dari 100 kursi yang ada di DPRD Jatim.
Oleh karenanya untuk mengantisipasi  ‘gempuran’ dan serangan partai lain lewat fraksi di DPRD Jatim, DPD PD Jatim harus benar-benar menyiapkan Wakil Ketua DPRD Jatim yang kapable. Calon yang disebut-sebut bakal diplot menjadi Ketua DPRD Jatim adalah Achmad Iskandar yang kini duduk sebagai Ketua FPD Jatim.
Sekretaris DPD PD Jatim Bonnie Laksmana mengakui jika pada 2014 ini menjadi tahun terberat bagi pemerintahan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) jilid II. Mengingat PD tak lagi menguasai parlemen karena hanya mendapatkan  13 kursi atau kalah dengan PKB yang mampu menguasai 22 kursi DPRD.
“Memang saya akui tahun ini dan ke depan menjadi tahun terberat bagi pemerintahan KarSa. Dan untuk mengimbangi ini memang perlu orang-orang yang berpengalaman dalam pemerintahan maupun politik. Untuk sementara ini, saya melihat Pak Iskandar yang mampu mengimbanginya dengan duduk di posisi Wakil Ketua DPRD Jatim,” ujarnya, Kamis (15/5).
Pengamat politik dari Unair, Hariyadi juga menilai perjalanan pemerintahan Soekarwo pada periode kedua ini jelas akan berbeda.  Sebab hegemoni partai demokrat di DPRD Jatim telah runtuh.
Selain itu Hariyadi melihat mereka yang terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 adalah orang – orang baru yang tidak memiliki kedekatan dengan Soekarwo maupun Saifullah Yusuf. Mengingat yang terpilih mayoritas orang – orang baru, maka Soekarwo akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pendekatan.
“Kalau periode pertama pemerintahan KarSa kan bisa dikendalikan karena baik yang di dewan Jatim maupun di parpol di Jatim memiliki kedekatan dengan Pakde. Kalau sekarang yang di parpol seperti Martono kan tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Untuk mengendalikan legislator dari fraksi golkar kan relatif lebih sulit,” tandasnya.
Apalagi dalam komposisi 100 anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 ada beberapa orang yang berseberangan dengan Soekarwo. Misalnya mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH.  Untuk diketahui Bambang DH juga merupakan kompetitor Soekarwo dalam memperebutkan kursi Gubernur Jatim pada Pilgub 2013 yang lalu. “Sehingga secara politis, tentu ini akan menjadi sulit dan menjadi hambatan bagi Soekarwo. Hanya saja, Bambang DH sekarang sedang tersangkut kasus korupsi. Karena itu, kasus tersebut bisa membelenggu Bambang DH dalam melakukan manuver politiknya,” urai Hariyadi.
Pria yang juga Dosen Fisip Unair ini menyakini ada berbagai hal yang akan dilakukan oleh Soekarwo untuk mendapatkan support dari legislatif. Yakni dengan memecah belah kekuatan lawan agar tidak solid.  “Cara lama juga bisa dipakai. Kalau dulu, dewan dijinakkan lewat pimpinan partai, plus lewat semacam penjahatan anggaran untuk legislatif sehingga membuat mereka tidak bersuara kritis. Bukan tidak mungkin cara ini juga akan dipakai,”urainya.
Karena itu, renegosiasi politik kemungkinan akan dilakukan Soekarwo untuk memudahkan pemerintahannya ke depan. Hanya saja selain tidak mudah, proses ini tentu membutuhkan ongkos politik lumayan mahal. “Ini yang menjadi pertaruhan anggota dewan. Sebab menjadi kebiasaan selama ini, sikap kritis anggota DPRD itu tidak lepas karena adanya kepentingan pribadi mereka sendiri,”sindirnya.
Hariyadi menuturkan, untuk meningkatkan nilai tawar, legislatif maupun eksekutif acapkali berlindung di balik kepentingan masyarakat. Sehingga mereka mencoba sekritis mungkin terhadap setiap urusan masyarakat. “Padahal pada akhirnya, orientasinya lebih pada kekuatan politiknya masing-masing,”tutur Hariyadi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Ahmad Iskandar menyampaikan siap untuk mengawal pemerintahan KarSa periode kedua ini. Menurutnya pihaknya akan melakukan koalisi proporsional di DPRD Jatim.  “Untuk mengawal pemerintahan di Jatim, kita akan melakukan koalisi dengan parpol yang lain,” terangnya
Koalisi seperti apa? Politisi yang digadang – gadang akan menempati posisi Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 – 2019 ini mengaku belum bisa memastikan akan berkoalisi dengan partai apa saja. Ini lantaran, pihaknya masih menunggu koalisi di tataran tingkat nasional. “Masih menunggu gambaran dari koalisi di jajaran pengurus pusat.” terang politisi asal Madura ini.
Terpisah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar menegaskan tidak ada istilah oposisi dalam pemerintahan Soekarwo. Menurutnya, fraksi PKB akan melakukan penguatan tiga fungsi kedewanan yakni fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
“Yang pasti tidak ada istilah oposisi. saya mengistilahkan penguatan fungsi legislatif akan berdampak pada peningkatan kinerja eksekutif. Jadi, kalau tiga fungsi legislatif maksimal maka kepemimpinan Pakde Karwo akan khusnul khotimah,”urai pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim ini. [cty]