PDIP Anggap Wajar Demo BEM se-Indonesia ke Jokowi

Pengamanan dilakukan menjelang demo besar-besaran yang rencananya dilakukan BEM se-Indonesia dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5).

Pengamanan dilakukan menjelang demo besar-besaran yang rencananya dilakukan BEM se-Indonesia dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5).

DPRD Jatim, Bhirawa
FPDIP Jatim menganggap aksi demo besar-besaran yang rencananya dilakukan oleh seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia seiring dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei adalah sah-sah saja. PDIP mengakui banyak program dan janji Presiden Jokowi yang belum terealisasi. Momentum itulah yang digunakan warga yang dimotori mahasiswa untuk menagih janji Jokowi.
“Kami mendengar kalau besok (hari ini, red) akan ada isu demo besar-besaran oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Indonesia. Salah satu agenda demo menagih janji Jokowi dan itu wajar-wajar saja.  Memang hingga enam bulan pemerintahan Jokowi, banyak program yang belum terealisasi dan itu sah-sah saja,” ujar anggota DPD PDIP Jatim Giyanto,  Selasa (19/5).
Pria yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini mengakui bahwa program Jokowi yang belum terealisasi tersebut karena masih dalam masa transisi dari Pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) – Boedino. Untuk merealisasikan janjinya diperlukan proses waktu yang lama, dari Pemerintah SBY ke Pemerintah Jokowi.
Salah satu program yang belum terealisasi menurutnya adalah bidang infrastruktur seperti tol laut, dan perbaikan jalan. Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu penyediaan pupuk yang cukup bagi petani.  “Dalam waktu dekat, program pemerintah memang belum terasa. Mulai soal infrastruktur belum baik hingga terjaminnya stok pupuk. Butuh waktu dua tahun ke depan untuk merealisasikannya,” papar pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini, dalam evaluasi, presiden sendiri mengakui jika penyerapan programnya sangat lambat yakni sekitar 40 persen. Jika memang dalam evaluasi tersebut terdapat kabinet yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik, maka sah-sah saja untuk dilakukan reshuffle (perombakan) kabinet. “Salah satu lambatnya penyerapan adalah kinerja kabinet. Tapi pengaruh utama adalah masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru,” tuturnya.
Untuk itu, Giyanto mempersilakan mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait Pemerintahan Jokowi. Karena sebagai partai pemerintah, PDIP sangat membutuhkan kritikan untuk dapat membangun bangsa secara bersama-sama.
Terkaitnya adanya kabar demontran menuntut Jokowi turun dari jabatannya, mantan aktivis 98 ini menganggap bahwa demontran tersebut ditunggangi pihak- pihak yang memiliki kepentingan politik.
Terlepas dari itu semua, mahasiswa tidak boleh serta merta mendesak Jokowi segera lengser, karena Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri dan tata negara. Selain itu, saat ini masyarakat Indonesia sudah taat hukum. “Masukan dan kritikan yang pedas wajib kita terima untuk membangun negeri yang kita cintai ini, khususnya untuk Jawa Timur. Semua aspirasi akan disalurkan sesuai tupoksi, apakah lewat fraksi, atau lewat kementerian,” katanya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono mengatakan sebanyak 7.610 personel akan diturunkan untuk mengamankan demo di ibu kota. Massa akan turun ke jalan memperingati 107 tahun Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5) hari ini.
“Titik kumpul unjuk rasa mulai dari Hotel Indonesia (HI) menuju ke Istana. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawalan yang diturunkan sebanyak 7.610 personel,” ujar Unggung di Polda Metro Jaya kemarin.
Unggung memaparkan 7.610 personel tersebut terdiri dari Satuan Petugas (Satgas) dari Polda Metro 3.250 personel, Satgares 2.200 personel, Kodam Jaya 300 personel, Pemda DKI 230 personel dan Mabes Polri 1.500 personel.

Polrestabes Siap Amankan
Tak hanya di Jakarta, demo yang dimotori mahasiswa juga akan terjadi di sejumlah daerah termasuk Surabaya. Guna menekan adanya aksi anarkis yang ditimbulkan massa mahasiswa dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional,  Polrestabes Surabaya menurunkan 3 SSK (300 personel) Sat Sabhara guna mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Gatot Repli Handoko kepada Bhirawa mengatakan, sebanyak 300 personel Sat Sabahara Polrestabes Surabaya disiagakan guna mengamankan perayaan Hari Kebangkitan Nasional. Selain personel, pihaknya mengerahkan sejumlah alat seperti water cannon dan security barier, guna mendukung aksi PAM personel.
“3 SSK anggota Sat Sabhara Polrestabes Surabaya akan dikerahkan guna mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional,” tegas Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Gatot Repli Handoko kemarin.
Untuk titik fokus pengamanan, Gatot menjelaskan, dua titik fokus itu adalah di Gedung Negara Grahadi dan Tugu Pahlawan. Nantinya, personel diimbau untuk melakukan pendekatan persuasif dengan massa pendemo. “Gedung Negara Grahadi dan Tugu Pahlawan menjadi fokus pengamanan personel kami,” pungkasnya. [cty,bed]

Tags: