foto ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Masih dalam proses pembahasan LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) para anggota dewan, khususnya Fraksi PDIP dan Gerindra diduga meninggalkan tugasnya pergi ke Jakarta. Mereka diduga meninggalkan kantor dewan ingin memberikan support jago-jagonya dalam Pilkada DKI Rabu (19/4) hari ini.
Menurut Ketua Dewan Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, saat ditemui di Pendopo Kabupaten, Selasa (18/4) kemarin usai mengikuti rapat dengan Bupati Sidoarjo membenarkan kalau semua anggota dewan sekitar 15 orang, dari Fraksi PDIP delapan orang dan Gerindra tutjuh orang pergi ke Jakarta. ”Mereka hanya minta izin secara lisan, tidak izin secara tertulis. Secara politik itu urusan masing-masing partai,” katanya.
Kebetulan hari ini sudah tidak ada kegiatan yang sangat urgent, hanya ada pembahasan LKPj hingga akhir April 2017. Jadi secara kinerja tak ada masalah, akan tetapi sekarang ini lagi pembahasan LKPj. Jika nanti dalam pembahasannya mereka tidak akan maksimal, ya itu urusan mereka masing-masing.
Menurut Gus Wawan–sapaan akrabnya, kondisi kantor dewan hari ini juga tidak teranggu, karena masih banyak yang lain di Sidoarjo. Tadi mereka juga melakukan kinerjanya masing-masing, ada yang Sidak ke lumpur, ada yang Sidak ke perpajakan koordinasi tentang LKPj. Secara anggota keseluruhan memang berkurang karena ditinggal 15 orang, tetapi secara kinerja hari ini tetap berjalan seperti biasa.
Adapun relevasinya mereka melakukan hal seperti itu apa ? dan di luar kota. Padahal wilayah Sidoarjo sendiri masih banyak memerlukan pembahasan yang lebih berarti bagi warga atau konsituennya. Melihat kondisi itu, Gus Wawan menegaskan, kalau itu kebijakan partai masing-masing. ”Saya tidak bisa menjawab, karena memang urusan partai masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sidoarjo Endang Soesijanti juga menegaskan kalau tak ada anggota dewan yang izin secara tertulis untuk pergi keluar kota. Kecuali ada Wakil Ketua Dewan Taufik dan dua anggotanya. Kalau yang ini resmi melakukan Kunker di Tangerang. Sementara yang lainnya tidak ada sama sekali dan tidak tahu.
Pokoknya mereka yang pergi atau tugas kedinasan pasti melalui sekretariat dewan, dan saya pasti tahu karena ada data secara tertulis. ”Namun kalau mereka tugas kepartaian, atau pergi kemana saja saya tidak tahu. Jadi tugas pegawai PNS dan tugas politik itu sangat berbeda sekali,” tegas Endang Soesijanti. [ach]
