PDIP Jatim Target 15 Kemenangan di Pilkada Serentak Tanpa “Beli-beli Kursi DPR”

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah disela Rapat Kerja Nasional ke-V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, hari Sabtu (25/5). [Gegeh Bagus Setiadi]

Jakarta, Bhirawa
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menaikkan target kemenangan mereka di Jawa Timur dalam Pilkada serentak 2024. Dari awalnya 13 menjadi 15 kemenangan Bupati dan Wali Kota.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah disela Rapat Kerja Nasional ke-V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, hari Sabtu (25/5).

“Insya Allah kami akan melakukan best effort terbaik agar itu bisa bertambah, baik bupatinya maupun Wakil Bupati atau Wali Kota. Target kami ini 15 bisa kami raih dan sekitar 18 Wakil Bupati atau Wali Kota,” kata Said Abdullah.

Pria yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini pun menegaskan bahwa di Jawa Timur, PDIP telah memberi peringatan kepada pengurus DPD dan DPC untuk menjalin kerjasama politik yang luas dengan elemen partai lain tanpa melakukan transaksi kursi di DPR.

“Di Jatim sudah kami wanti-wanti kepada seluruh pengurus DPD dan DPC untuk lakukan kerjasama politik seluas-luasnya kepada seluruh elemen partai politik. Tapi satu yang tidak boleh dilakukan yaitu transaksional kursi di DPR. Kalau saya punya lima kursi, satu kursi dihargai Rp1 miliar baru kita lakukan kerjasama politik, kalau itu terjadi sama saja mencederai demokrasi dan bunuh diri politik,” terangnya.

Said Abdullah juga menerangkan bahwa praktik tersebut merusak demokrasi dan merupakan tindakan politik yang merugikan. Kerjasama politik itu, kata dia, seharusnya didasarkan pada kesamaan visi, bukan atas dasar pertukaran uang.

“Kalau mau meraih kekuasaan belum apa-apa sudah duit itu sama saja calonnya akan bunuh diri,” ungkapnya.

Bagi PDIP, kata Said Abdullah, demokrasi itu kalau ujungnya hanya pada Pemilu saja, tapi syarat-syarat demokrasi tidak dipenuhi sangat membahayakan.

“Secara demokrasi, tentu orang tidak semata-mata rakyat suruh nyoblos habis nyoblos selesai. tapi prasyarat demokrasinya harus dimunculkan, etika harus ada, transparansi harus ada, prosesnya juga harus accountable sehingga tidak bisa lagi kita itu menyatakan diri sebagai negara demokratis hanya sekadar rakyat memilih tapi dalam proses berlangsungnya pemilihan umum tidak terpenuhi,” bebernya.

“Maka itu yang menjadi pandangan PDIP kedepan yang harus dijaga,” tambahnya.

Kedua, lanjut Buya Said sapaan akrabnya, dari aspek ekonomi, bagaimanapun harus diakui konstelasi geo politik global ini tidak bisa dihindari. Karena kalau itu terjadi maka seluruh harga komoditas global akan bergejolak dan menghantam langsung perekonomian nasional. “Hari ini kita rasakan itu. Dan itu menjadi konsen di Rakernas PDIP ke-V ini,” pungkasnya. [geh]

Tags: