Whisnu Sakti Buana
Surabaya, Bhirawa
Sejumlah nama calon wali kota Surabaya mulai bermunculan di media massa. Meski masih sekadar isu pemeritaan lantaran tahapan Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020 belum dimulai, namun kehadiran para calon kandidat tesebut di publik kerap dikaitkan dengan suksesi kepemimpinan di Surabaya 2020 mendatang.
Tercatat, tiga sosok yang kerap dikaitkan dengan Piwali Surabaya masing-masing Whisnu Sakti Buana (wakil wali Kota Surabaya yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya), Eri Cahyadi (Kepala Bappeko Surabaya), dan Zahrul Azhar As’ad Gus Hans.
Gus Hans merupakan salah satu Tim Sukses Khofifah Indar Parawansa pada Pilgub Jatim yang juga salah satu Pengasuh PP Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Banyak yang memprediksi dia bakal didukung Khofifah untuk runing Pilwali Surabaya.
Sementara Eri Cahyadi, santer dikabarkan dia menjadi ‘jago’ Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang bakal didorongnya untuk maju dalam Pilwali Surabaya meski Risma sendiri merupakan kader PDI Perjuangan saat maju pada Pilwali Surabaya sebelumnya.
Sementara WhisnU Sakti Buana berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan lantaran selain menjadi incumbent (Wakil Wali Kota), Whisnu juga menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan digadang para kadernya di 31 PAC dan 154 ranting PDIP untuk bertarung merebut kursi L-1.
DPC PDIP Surabaya sendiri mengklaim sudah solid untuk menghadapi Pilwali 2020 yang diprediksi bakal berlangsung seru. PIDP Surabaya juga sudah sering melakukan konsolidasi di tingkat pengurus anak cabang (PAC) kecamatan dan juga ranting di kelurahan.
Dengan mendapat 15 kursi di DPRD Surabaya, PDIP bisa memunculkan calon sendiri. Sebab, sudah memenuhi syarat 20 persen dari jumlah suara yang ada.
Meski demikian PDIP tidak menutup bakal melakukan koalisi dengan partai lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan tidak maju sendirian pada pilwali tahun depan.
Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono mengatakan sesuai mekanisme partai, setahun sebelum pelaksanaan Pilkada, struktur organisasi harus segera melakukan penjaringan bakal calon.
“Karena pelaksanaannya pada September 2020, maka September 2019 ini harusnya segera dilaksanakan penjaringan,” ujar Bambang saat dikonfirmasi Rabu (12/6) kemarin.
Ia berharap DPC-DPC kabupaten/kota juga juga sudah bisa memulai penjaringan lebih awal untuk urusan administrasi seperti ijasah dan lain sebagainya.
“Masak urusan verifikasi ijasah yang menyaring harus DPP, khan cukup DPC atau DPD,” dalih anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.
Untuk usulan ke DPP, lanjut Bambang biasanya menyangkut nama-nama bakal calon yang hendak dimintakan penetapan. “Biasanya kalau sudah mengerucut dua atau tiga nama, baru dimintakan penetapan ke DPP PDI Perjuangan,” imbuhnya.
Ditegaskan Bambang DH, rekrutmen atau penjaringan bakal calon kepala daerah bersifat terbuka, baik dari internal atau eksternal kader. Artinya, siapa saja bisa mengikuti penjaringan. Namun berdasarkan pengalaman dan hasil survey, calon dari eksternal partai biasanya memiliki problematika yang cukup tinggi dalam hal perhatian terhadap komitmen membesarkan partai.
“Kalau menyangkut keterpilihan itu mengacu hasil survey tapi biasanya calon dari eksternal itu kalau sudah jadi lupa dengan komitmen kerakyatan maupun komitmen membesarkan partai yang telah mengusungya. Makanya calon eksternal akan diperketat persyaratannya,” ungkap mantan Wali Kota Surabaya ini.
Bahkan dalam Kongres PDI Perjuangan yang lalu, peserta Kongres juga mendesak kepada DPP agar dalam menghadapi Pilkada supaya lebih memprioritaskan kader sendiri dibanding dari luar untuk diusung maju sebagai calon.
Sebab partai kurang mendapatkan manfaat, padahal partai politik memiliki tugas mendidik, merekrut dan mendistribusikan calon pemimpin.
Khusus menghadapi Pilwali Kota Surabaya, kata Bambang banyak kader PDI Perjuangan yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi calon. Tapi pihakya akan membiarkan proses seleksi alami yang muncul dari struktural karena DPP tak mau mempersempit ruang gerak kader.
“Semakin banyak kader yang mencalonkan kita tentu semakin senang, karena kompetisinya makin ketat sehingga kualitasnya makin baik,” dalih Bambang.
Begitu juga soal munculnya nama Eri Cahyadi birokrat yang digadang-gadang meneruskan kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini dan sudah konsultasi dengan DPP PDI Perjuangan. Dengan diplomatis Bambang menyatakan belum mendengar.
“Kita belum tahu apakah dia diusulkan struktur atau tidak, jangan-jangan dia sendiri. Mekanismenya jelas dari penjaringan kemudian diusulkan struktur kemudian disaring pada proses berikutya,” ungkap Bambang DH.
Ia mengakui hasil Pileg dan Pilpres tidak pararel dengan hasil Pilkada serentak yang berlangsung mulai tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 karena Pilkada serentak lebih banyak ditentukan oleh skill individu calon bukan mesin partai.
“Yang jelas kita ingin merebut sebanyak-banyaknya kepada daerah di Jatim sehingga secara teritorial bisa menguasai sehingga diharapkan bisa mendukung pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkas politisi murah senyum ini.
Sementara Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Saifuddin Zuhri menyatakan meskipun sedang tidak ada hajatan politik PDIP Surabaya sudah solid. “Kita sering melakukan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput di PAC dan juga ranting,” terangnya.
Karena itu, dia beranggapan PDIP Surabaya sudah sangat siap menghadapi pilkada 2020 nanti. Apalagi pihaknya merupakan incumbent dalam 20 tahun atau empat periode pilkada di Surabaya terakhir ini.
Dalam waktu dekat ini antara bulan Agustus atau Oktober pihaknya bakal melakukan rapat kerja khusus. Di mana dalam rakersus tersebut akan dihadiri semua pengurus tingkat kecamatan dan juga kelurahan. “Di sana nanti akan resmi kami putuskan siapa calon yang bakal diusung,” bebernya.
Sementara ini, kata dia, dirinya tidak menampik bakal mengusung ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana sebagai calon. Karena selain sebagai ketua Wisnu juga saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Surabaya mendampingi Tri Rismaharini.
“Beliau kader terbaik dan sudah berpengalaman. Sehingga bisa membawa Surabaya nanti bisa lebih baik lagi dari sekarang,” terang pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.
Namun, ujarnya, soal keputusan siapa yang bakal direkom menurutnya semua nanti bakal menjadi kewenangan dari DPP PDIP. “Pusat semua yang nanti akan menentukan. Termasuk melakukan fit and propper test,” lanjutnya. [geh.dre]
