Foto: ilustrasi
Surabaya,Bhirawa
Jelang pelaksanaan 19 Pemilukada di Jawa Timur, rekomendasi pasangan sudah mulai ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan. Dari 19 pemilukada ada 6 pasangan calon kepala daerah – wakil kepala daerah yang sudah resmi akan diusung oleh partai berlambang kepala banteng moncong putih ini. Namun, untuk mengantisipasi agar partainya tidak terpecah – belah, sanksi bagi yang tidak patuh kepada keputusan DPP juga diultimatumkan.
Sri Untari Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim menyampaikan sudah ada 6 rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang turun. Rekemendasi tersebut menurutnya sudah berdasarkan mekanisme di internal partai.
“Formatnya semuanya sudah rakercabsus. Kenapa harus rakercabsus? agar seluruh struktur partai mendengarkan langsung pembacaan rekomendasi,” ujarnya, senin (29/6)
Enam pasangan calon yang sudah di rekomendasi yakni Sumenep (Busyro Kariem – Ahmad Fauzi), Kota Blitar (Samanhudi – Santoso), Kabupaten Ponorogo (Amien – Agus Widodo), Kabupaten Kediri (Harianti – Maskuri) Kabupaten Blitar (Riyanto- Marheinis), Ngawi (Budi Sulistyo)
Politisi yang juga Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini menandaskan ada beberapa point yang dikeluarkan dalam rekomendasi tersebut. Selain meminta DPC untuk mendaftarkan pasangan yang bersangkutan ke KPU, juga ada himbauan tegas kepada para kader PDI Perjuanga.
“Bagi yang tidak mendukung keputusan dari DPP maka bisa dikenakan sanksi. sanksinya bisa pemecatan maupun pembebasan tugas,” terangnya
Dicontohkannya saat Pilwali di Kota Malang, ada kader yang tidak tunduk dengan keputusan DPP. Karenanya partai kemudian memberikan sanksi.”pak Peni tidak tunduk ke keputusan organisasi akhirnya diberhentikan dari keanggotaan partai. kami berharap untuk pemilukada kali ini tidak ada yang tidak patuh kepada keputusan partai. Semua kader harus solid. Jangan memaksakan maju kalau tidak direkomendasi,” tandasnya
Untari juga menadaskan akan segera melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan mengenai rekomendasi yang belum turun. Lambatnya rekomendasi turun untuk di daerah lainnya menurutnya dikarenakan karakteristik dan dinamika politik masing – masing kota/kabupaten sangatlah berbeda.
“Besok kita akan ke DPP menanyakan rekomendasi yang belum,” pungkasnya
Dalam perebutan rekomendasi, pihaknya mengakui ada dinamika internal yang terjadi. Namun, menurutnya sejauh ini dinamika tersebut masih dalam taraf dinamika konstruktif, bukan destruktif. “Dan DPP punya cara sendiri untuk mengakomodir semua kepentingan di daerah. DPD sendiri tugasnya hanya melanjutkan aspirasi dari DPC – DPC. Yang memutuskan pusat,” ungkapnya. [cty]
