PDT Jadi Penentu Sukses Pembangunan Nasional

Pemprov Jatim, Bhirawa
Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menekankan pentingnya Pemutakhiran Data Terpadu (PDT) sebagai  penentu dari keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu penanganan PDT perlu dukungan berbagai pihak.
Wagub saat membuka Sosialisasi PDT Badan Pusat Statistik se-Jatim, Rabu(6/5) Hotel Inna Simpang Surabaya , menjelaskan sistem atau cara PDT kali ini  berbeda dengan sebelumnya. PDT saat ini menggunakan dua cara. Yakni, daerah atau desa berperan dalam pengumpulan data dengan melaksanakan konsultasi publik di wilayah administratifnya.
Berikutnya, memastikan data kemiskinan yang diperoleh desa dengan mengkoordinasikan perangkat pemerintahan di tingkat Kecamatan dan selanjutnya menetapkan serta mengesahkan dokumen hasil konsultasi publik untuk memastikan bahwa hasil konsultasi telah terkirim ke Pusat yang selanjutnya menjadi acuan dalam pendataan dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
Dijelaskan, dengan cara seperti ini sudah dapat dipastikan hasilnya akan lebih valid dan akurat, karena sesuai dengan by name dan by address sehingga bisa mempertajam ketepatan sasaran serta bisa mengurangi kekurangcakupan dan kebocoran.
“Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Sebab, bisa mengakomodasi kearifan lokal serta pelibatan pemda dan masyarakat dalam pemutakhiran BDT (basis data terpadu),” kata Saifullah Yusuf.
Kualitas dan pemanfaatan BDT ini, katanya, sangat baik karena sistem ini menentukan efektifitas program yang minim kesalahan dan bisa langsung memastikan pada program masyarakat miskin yang berhak. Karena BDT ini menggunakan 16 indikator terpilih tingkat provinsi, Kab/Kota, dan kecamatan yang sepenuhnya dikelola oleh Sekretariat TNP2K.
Selain itu, BDT bisa diunduh dalam bentuk data ataupun peta sesuai dengan kebutuhan.Oleh karena itu, hasilnya sangat menentukan untuk keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan.
“Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dilakukan BPS kali ini difokuskan pada masalah kemiskinan. Sebab, masalah penanggunalangan kemiskinan merupakan salah satu kisah sukses pembangunan di Indonesia,” tegasnya.
Basis pendataan yang digunakan kali ini adalah bentuk basis kemiskinan dengan berbagai program kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemprov di seluruh Indonesia, termasuk Jatim. Basis data terpadu terakhir yang dimiliki Pemerintah RI adalah berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 2011).
Mulai Mei sampai Juli 2015 ini, BPS Jatim akan melaksanakan kegiatan pemutakhiran BDT Tahun 2015, dan kegiatannya akan dilakukan dua tahapan penting. Yaitu tahap pertama berupa verifikasi public dengan kegiatan rembug desa yang berupa forum konsultasi public untuk penetapan calon penerima program. Dan yang kedua adalah berupa kegiatan pendataan keseluruh rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam forum konsultasi public (FKP).  [iib]