Pedagang Asongan Kabupaten Nganjuk Harus Dapat Perlindungan Pemerintah

Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menyaksikan penyerahan premi asuransi tenaga kerja kepada pedagang asongan terminal Anjuk Ladang.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Pedagang asongan Terminal Anjuk Ladang saat ini sudah naik level dengan membentuk organisasi berbadan hukum. Kemajuan yang dicapai ini terwujud berkat semangat, kesadaran dan komitment yang kuat oleh para anggota pedagang angsongan yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Asongan Terminal Anjuk Ladang Guyub Rukun.
“Tujuan dibentuknya perkumpulan pedagang asongan Terminal Anjuk Ladang ini adalah untuk mengayomi anggotanya, agar nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dalam beraktivitas menjalankan pekerjaan, yaitu terutama ketika berjualan di area terminal, yang ramai pembeli ketika bus umum singgah di Terminal Nganjuk sebagai tempat transit,” kata Ketua perkumpulan pedagang asongan Guyub Rukun, Hariono.
Bahkan sebanyak 183 anggota perkumpulan pedagang asongan Guyub Rukun berikut 32 pengurusnya telah melindungi dirinya dengan asuransi tenaga kerja. Hal ini karena memang pekerjaan yang dijalani para asongan di Terminal Anjuk Ladang memang penuh resiko.
“Kami dalam menjalani pekerjaan sudah dilindungi oleh asuransi dan itu membuat kami tidak khawatir dalam melakukan pekerjaan kami,” ujar Hariono.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengakui bahwa minimnya peraturan yang mengatur pedagang kaki lima (PKL) termasuk asongan menjadi salah satu penyebab maraknya penggusuran.
Salah satunya terjadi pada PKL dan asongan yang berdagang di stasiun Baron Di Kecamatan Baron akhir tahun lalu. Padahal, dalam ketentuan itu, PT KAI dihimbau untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). Sayangnya, Tatit menilai hal itu tak dilakukan.
Menurut Tatit, dirinya banyak menerima pengaduan masyarakat terkait kasus penggusuran PKL dan asongan di suatu lokasi. Walau pengduan tersebut hanya sedikit, tapi berdampak pada ratusan orang. Pasalnya, orang yang hidupnya bergantung dari asongan terdiri dari banyak orang.
Di tahun ini, Tatit khawatir penggusuran terhadap PKL dan asongan, khususnya yang berlokasi di sekitar stasiun kereta api semakin marak. Soalnya, Tatit menemukan ada Peraturan Presiden kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memperluas ruang pelayanan. Alhasil, PKL dan asongan menjadi korban karena lokasi yang digunakan untuk berjualan digusur.
Di tengah minimnya regulasi yang mengatur PKL dan asongan, Tatit melihat pihak berwenang biasanya melontarkan beberapa dalih ketika melakukan penggusuran. Misalnya, demi kepentingan publik, perluasan lahan hijau, untuk pembangunan infrastruktur dan sudah masuk anggaran. “Saya siap untuk membantu rekan-rekan asongan menyalurkan aspirasinya dalam meningkatkan perekomian di wilayah Kabupaten Nganjuk,” tegas Tatit Heru Tjahjono.
Atas dasar itu, Tatit merekomendasikan agar semua pihak saling berdialog untuk mencari solusi. Menurutnya, persoalan PKL dan asongan harus diselesaikan secara komprehensif karena menyangkut banyak hal. Dari berbagai peraturan yang ada, Tatit tak melihat terdapat satu pun yang mengakui keberadaan dan hak PKL

Tags: