Pedagang Pasar Turi Segera Laporkan Investor ke Dirjen Pajak

2-foto Pasar Turi (geh.)Surabaya, Bhirawa
Pedagang yang ada di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi terus melakukan berbagai cara agar Pemkot Surabaya bisa memutus kontrak dengan PT Gala Bumi Perkasa. Dalam waktu dekat ini, pedagang akan melaporkan investor ke Direktorat Jendral Pajak terkait pelanggaran pajak. Karena, pedagang yang sudah membayar lunas tidak pernah diberi faktur pajak oleh pihak investor.
Sekretaris kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag), Muhammad Ilham mengatakan, pedagang sudah membayar lunas kepada PT Gala Bumi Perkasa untuk stan barunya, akan tetapi pedagang tidak pernah mendapatkan faktur pajak. Pajak itu sebesar sepuluh persen dari harga per stannya.
” Harga stan untuk pedagang lama 170 juta sampai 200 juta itu dipotong 10 persen. Sedangkan stan untuk pedagang baru dari 700 juta sampai 1,5 miliar. Pajak itu seharusnya disetorkan ke Dirjen pajak dan pedagang menerima faktur pajak itu. Kalau kita (pedagang) gak menerima, berarti kemana uang itu?,” terang Ilham pada Bhirawa, Senin (1/12) di depan posko yang tidak jauh dari proyek pembangunan Pasar Turi baru.
Dirinya juga merinci secara kasar, dari keseluruhan seharusnya pajak yang disetorkan ke Negara itu sekitar 155 Miliar. Pajak itu bukan secara keseluruhan, masih kata Ilham, melainkan masing-masing per stannya.
” Jadi kalau dihitung kasaran yang masuk ke Negara sekitar 155 Miliar. Dan pedagang berhak mendapatkan faktur pajak itu dari PT Gala Bumi Perkasa, karena kita sudah membayar lunas,” imbuhnya.
Selain itu, sekertaris Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi, Kiemas Kalim juga menambahkan, pihaknya bersama perwakilan tujuh elemen kelompok pedagang pasar turi sudah berencana akan minta perlindungan hukum ke Presiden langsung.
” Sambil menunggu keputusan Bu Wali (Tri Rismaharini), kita sudah mempersiapkan hal ini ke Presiden. Intinya kita minta perlindungan hukum ke Presiden Jokowi, dengan harapan Pak Jokowi memberikan support ke Bu Wali. Dan kami yakin kalau Pak Jokowi sudah memberikan support ke Bu Wali, beliau pasti berani untuk putus kontrak dengan investor (PT GBP),” terangnya.
Sementara itu, Ketua kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag), H Syukur mengatakan, setelah hearing bersama Komisi B DPRD Surabaya, hasilnya apapun yang terjadi pihak Dewan mendukung putus kontrak dengan pihak investor.
” Komisi B mendukung langkah kita (pedagang). Selain itu, kita juga meminta dukungan dari instansi terkait, yaitu Gubernur dan Presiden. Dan Bu Wali juga sudah mensomasi PT GBP, jadi ini dalam masa somasi,” tuturnya. (geh)

Tags: