Pegawai Lapas Klas IIA Pamekasan mengikuti tes urine, diselenggarkan kerjasama BNN Kabupaten Pamekasan.
Pamekasan, Bhirawa
Dalam upaya ikut memberantas narkoba, Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Pamekasan, mengadakan tes urine kepada pegawainya. Untuk anggota Komisi I DPRD Pamekasan mengikuti Tes Uren di RSU Slamet Martodirjo.
Tes urine di Lapas Kls IIA, yang bekerja sama BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Pamekasan, hadir Wabup Pamekasan, Halil Asy’ary, sekalu Ketua BNN, Kasdim 0826 Pamekasan, Kasat Narkoba Polres Pamekasan, dan tim pelaksana tes urine. Di Lapas Pamekasan yang mengikuti tes urine hanya 80 orang dari 131 sipir lapas, untuk memastikan bahwa mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil tes tersebut mereka dinyatakan negative.
Dari 10 orang anggota Komisi I DPRD, hanya Ny. Wardah, dari Partai Nasdem yang belum mengikuti tes urine karena dalam masa pasca persalinan. “Bila Bu Wardah, sudah siap. Maka dia pun harus tetap wajib menjalani tes uren,” kata H. Ismail, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan.
Kepala Lapas Klas II A Pamekasan, Kusmanto Eko Putro, mengatakan, tes urine tersebut dilakukan sebagai bentu perang terhadap narkoba. Pihaknya perlu memastikan bahwa sipir Lapas bersih dari Narkoba. “Perang terhadap Narkoba itu, komitmen kita bersama. Maka itu, kita bersih-bersih dulu di kalangan petugas. Ini agar mereka bisa bertugas dengan baik,” ujar Kusmanto.
Kalapas Kusmanto, membantah bahwa pelaksanaan tes urine merupakan buntut adanya oknum sipir lapas yang tertangkap BNN. “Bahwa ada atau tidaknya kasus itu pihaknya tetap melakukan tes. Ini memang sudah program, kami harus tetap melaksanakan perintah pimpinan untuk melakukan tes urine,” tandasnya.
Sementara H. Ismail, Ketua Komisi I DPRD, jajaran anggota melakukan tes urine untuk menunjukan kometmen bila anggota dewan itu harus bebas dari narkoba. “Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi orang lain. Klau anggota dewan sendiri tidak di tes urine,” ujarnya.
Sekarang ini hasilnya memang belum diketahui, kata H.Ismail, dari Partai Demokrat. “Ini bentuk antisipasi, agar anggota dewan tidak muda terpengaruh barang haram. Bukan hanya dirinya rugi tetapi merusak citra partai maupun dewan, nantinya,” tambahnya. [din]
