Pejabat Pemprov Jatim Cemas Menanti Mutasi

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Kasak kusuk mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim terus menggelinding. Banyak yang bertanya-tanya kapan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menggunakan kewenangannya untuk memutasi pejabat eselon II, III dan IV agar ada penyegaran di tubuh birokrasi pemprov.
Setelah beredar kabar mutasi digelar, Jumat (27/3) lalu namun tidak terbukti, kini muncul kabar lagi jika mutasi akan dilaksanakan, Selasa (31/3) hari ini. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, batalnya gubernur melaksanakan mutasi pada Jumat lalu karena ada agenda mendadak. Sehingga jadwal mutasi yang telah disusun harus ditunda pekan ini.
Jika mutasi benar dilaksanakan pada hari ini, kemungkinan besar pelaksanaannya akan dilakukan pada siang hari sekitar pukul 13.00. Sebab pagi harinya pada pukul 09.00, Gubernur Soekarwo dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Jatim. Begitu pula dengan jadwal Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM juga turut dalam rapat tersebut. Sedangkan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dijadwalkan menghadiri Rakerda Pramuka di RM Agis Surabaya.
Siangnya, ketiga pejabat penting di pemprov tersebut tidak ada agenda alias kosong. Kemungkinan besar jadwal kosong tersebut bisa dipakai untuk menggelar mutasi. Analisa ini sangat masuk akal, sebab sebelumnya Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, dalam sebuah diskusi ringan dengan beberapa wartawan mengatakan mutasi bisa saja dilakukan pada siang hari, tidak melulu pagi hari seperti mutasi sebelumnya.
Meski begitu, informasi lain yang didapat Bhirawa menyebut jika mutasi akan digelar, Rabu (1/4). Alasannya sangat sederhana. Berdasarkan tradisi, mutasi di lingkungan Pemprov Jatim selalu digelar pada Jumat atau Rabu. Tidak ada makna khusus dalam tradisi tersebut, namun hanya mengikuti kebiasaan gubernur sebelum-sebelumnya yang sering menggelar mutasi pada Jumat atau Rabu.
Dari semua pejabat yang dimintai konfirmasi soal kapan mutasi digelar Pakde Karwo, tidak ada yang berani memastikannya. Soal waktu mutasi sekarang ini benar-benar menjadi hak prerogratif Gubernur Jatim yang tidakĀ  bisa diketahui oleh orang banyak.
“Itulah bedanya mutasi zaman Pakde Karwo dengan gubernur sebelumnya. Jika era sebelum Pakde Karwo banyak orang dekat gubernur yang tidak masuk dalam Beperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) mengetahui proses mutasi, siapa yang dimutasi hingga waktu kapan mutasi itu digelar. Makanya informasi itu mudah bocor. Kalau sekarang infonya sangat terbatas. Hanya orang-orang Baperjakat yang mengetahuinya. Bahkan Baperjakat itu pun katanya tidak semuanya. Gubernur mengendalikan penuh mutasi ini,” ungkap sumber Bhirawa.
Sementara itu, tidak segera digelarnya mutasi ini ternyata mengundang kecemasan di kalangan pejabat Pemprov Jatim, khususnya yang telah mengikuti assessment atau uji kelayakan/kompetensi. Seperti yang diketahui, semua pejabat eselon II dan III telah mengikuti assessment di Badan Diklat Provinsi Jatim.
Khusus untuk eselon II, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi pernah mengatakan, mayoritas pejabat eselon II kini menempati posisi tidak sesuai dengan keahliannya. Pernyataan Sekdaprov Jatim tersebut ternyata membuat para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) cemas. Mereka khawatir jika dimutasi lagi, khususnya yang kini tengah duduk di posisi yang dianggap ‘basah’.
“Salah satu tujuan assessment adalah untuk menempatkan posisi sesuai dengan keahliannya. Dan sekarang banyak posisi kepala SKPD yang diduduki tidak dari orang-orang yang memiliki keahlian itu. Makanya banyak pejabat pemprov yang harap-harap cemas menanti mutasi. Mereka khawatir kalau ikut target mutasi. Meski mutasi adalah hal yang wajar, tapi kalau sudah dapat posisi empuk biasanya pejabat tersebut tak ingin dipindah. Tak hanya pejabatnya saja, tapi juga para staf,” kata sumber Bhirawa yang lain.
Terkait siapa pengganti tiga pejabat eselon II yang bulan ini memasuki masa pensiun, juga masih menjadi teka-teki. Tiga pejabat yang bulan ini memasuki masa purna tugas itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim Dr Harun MSi, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim Harjogi SH, MSi dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon SH.
Dari tiga pejabat tersebut, posisi yang paling menjadi sorotan adalah Kepala Dindik Jatim. Beberapa nama muncul menjadi kandidat kuat pengganti Harun. Dua nama yang paling santer disebut-sebut adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim Dr H Jarianto MSi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman MM, MPd. Dua pejabat tersebut disebut-sebut layak menjabat Kepala Dindik karena keduanya adalah mantan pejabat yang pernah duduk Dindik Jatim. [iib]

Tags: