Foto Ilustrasi
Kota Malang, Bhrawa
Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Malang, Ir. Budi Herwanto, MT saat membuka Bimtek e-Catalogue dan e-Purchasing, Kamis (23/3) kemarin, menyampaikan bimtek merupakan sarana strategis guna memberikan pemahaman yang sama kepada para peserta khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) di lingkungan Pemerintah Kota Malang tentang e-catalogue dan e-purchasing.
“Melalui pemahaman tersebut, diharapkan seluruh peserta nantinya mampu melaksanakan proses e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa di OPD masing-masing secara benar dan tidak melanggar aturan,” tutur Budi Herwanto.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa berlangsung dengan cepat melalui e-procurement, ternag Budi, maka Pemerintah Kota Malang dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan bimtek.
Kegiatan yang diperuntukkan bagi PPK dan PP. Acara yang dihadiri 120 orang peserta ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Para narasumber yang berkompeten dibidangnya secara khusus dihadirkasn, untuk narasumber dari LKPP yaitu M. Haris Kasi Riset Pasar & Industri LKPP dan Eko Rinaldo Octavianus, Kasubdit Riset & Kontrak LKPP.
Selama ini, kata Budi Herwanto ini sektor pengadaan barang dan jasa selalu dianggap rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran. Kenyataan ini hendaknya benar-benar menjadi perhatikan. Untuk itu diperlukan sebuah tekad nyata untuk mewujudkan pemerintah Kota Malang yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Selain itu sebagai upaya meningkatkan efisien dan efektifitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan atau kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan yang dibiayai oleh APBD.
“Saya berpesan kepada seluruh peserta bimtek agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Berbagai materi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber supaya benar-benar dipahami sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menyalahi aturan,” pungkas Budi. [mut]
