Agar kontribusi itu bisa lebih maksimal, Pemprov Jatim meminta dukungan Menteri Perhubungan atas usulan permintaan kepada Menteri BUMN, untuk dapat menyerahkan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Tembaga kepada Pemprov Jatim. [Wiwit Agus Pribadi]
Pemprov, Bhirawa
Pelan namun pasti, PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemprov Jatim, selaku pengelola Pelabuhan Baru Probolinggo berhasil memberikan kontribusinya terhadap negara. Ini dibuktikan dengan setoran uang sebesar Rp2,2 miliar kepada kas negara.
“Uang sebesar Rp2,2 miliar itu untuk pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Kontribusi itu menjadi bukti bahwa Pelabuhan Probolinggo sangat prospektus sebagai pelabuhan yang bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim, Dr Wahid Wahid Wahyudi MT, dikonfirmasi, Selasa (22/8).
Agar kontribusi itu bisa lebih maksimal, Pemprov Jatim meminta dukungan kepada Menteri Perhubungan atas usulan permintaan kepada Menteri BUMN, untuk dapat menyerahkan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Tembaga kepada Pemprov Jatim. Adapun lokasi Pelabuhan Tanjung Tembaga berada di sebelah timur Pelabuhan Probolinggo.
“Jika diserahkan kepada pemprov, pelayanan pelabuhan di Probolinggo bisa menjadi satu kesatuan. Saat ini Pelabuhan Tanjung Tembaga masih dikelola PT Pelindo III (Persero) dengan kondisi fasilitas pelabuhan yang sangat minim, yakni kolam pelabuhan hanya -2,5 MLWS, yang hanya bisa melayani kapal pelayaran rakyat,” kata Wahid.
Berdasarkan Surat nomor S-215/MK.6/2017 tentang Persetujuan KSP Barang Milik Negara atau BMN berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan, ketentuan besarnya kontribusi tetap per tahun adalah sebesar 0,50 persen dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55 persen per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnnya.
Sedangkan pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16 persen dari penjualan (revenue) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp42,3 milyar. Penjualan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.
Menurut Wahid, keberadaan Pelabuhan Probolinggo akan mendukung dan menyukseskan konsep zonasi pelayanan transportasi laut di Jatim. Zonasi bertujuan agar bongkar muat kapal tidak tersentral di Surabaya, menekan cost transport, menumbuhkan pusat ekonomi baru, dan menaikkan daya saing Jatim.
Diantaranya, zonasi Jatim bagian utara (Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya) dilayani oleh Pelabuhan Brondong, Paciran, dan Lamongan Integrated Shorebase. Lalu wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, JIIPE, dan Pelabuhan Teluk Lamong.
Kemudian wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Untuk Wilayah Madura dan kepulauannya dilayani oleh Pelabuhan di wilayah kepulauan dan Pelabuhan Kalianget.
“Untuk wilayah Selatan Jatim, direncanakan pembangunan Pelabuhan Pacitan, Prigi dan Pelabuhan Sendang Biru. Lalu Pelabuhan Probolinggo sendiri akan melayani wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan sekitarnya. Keberadaan pelabuhan itu bukan sebagi pesaing, tapi sebagai komplemen dari Pelabuhan Tanjung Perak,” pungkasnya. [iib]
