Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Tunggu Petunjuk Kemendagri

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. [oki abdul sholeh]

Pemprov Jatim, Bhirawa
Status Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah telah ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, seluruh kewenangan dan tugas-tugasnya pun selanjutnya akan dilaksanakan oleh Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifudin.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Jempin Marbun menuturkan, pihaknya saat ini masih menunggu surat dari Kemendagri untuk menunjuk pejabat yang akan melaksanakan tugas bupati. Meski status Bupati Sidoarjo saat ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, namun perintah untuk menunjuk pelaksana tugas turun dari Kemendagri.
“Setelah turun, kita akan mengajukan surat perintah tugas kepada ibu gubernur untuk memberikan surat tugas ke Wakil Bupati Sidoarjo agar melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Sidoarjo,” tutur Jempin saat ditemui kemarin, Kamis (9/1).
Jempin mengaku tidak ada jangka waktu yang ditentukan dari Kemendagri untuk menunjuk seorang pelaksana tugas. Namun, pihaknya yakin prose situ akan cepat dilakukan. Sehingga, Gubernur Jatim juga akan segera wakil bupati untuk melaksanakan tugas bupati.
Kendati demikian, lanjut Jempin, sebelum ditunjuk pelaksana tugas, wakil bupati tetap bisa melaksanakan tugas bupati melalui kordinasi dengan bupati aktif. Khususnya dalam mengambil kebijakan strategis. “Dia masih tersangka dan belum inkra . Jadi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi hak-haknya yang melekat seperti gaji juga akan tetap diberikan,” tutur Jempin.
Setelah dilantik, status wakil bupati bukan Plt. Tetapi wakil bupati tugas yang diminta untuk melaksanakan kewenangan bupati. “Sesuai uu 23 tahun 2014 pada pasal 65 dan 66 disebut, apabila kepala daerah berhalangan maka segala kewenangan akan diserahkan ke wakil bupati,” pungkas dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pihaknya menunggu instruksi dari Pemprov Jatim dan Kemendagri terkait kewenangan melaksanakan tugas. Menurutnya, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak boleh ada hambatan dengan kejadian OTT.
“Saya sudah mengumpulkan seluruh OPD, Sekda, Staf Ahli, dan Camat-camat untuk menyamakan persepsi agar apapun yang terjadi kita harus bekerja dengan baik. Program-program yang sudah dilaksanakan harus segera dijalankan,” ujarnya saat ditemui di Surabaya.
Pria yang akrab disapa Cak Nur ini mengatakan, program-program sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sehingga menurutnya apapun yang terjadi harus bekerja dengan baik. “Karena seluruh perencanaan berjalan dengan baik,” katanya.
Saat ditanya terkait pemberian bantuan hukum untuk Saiful Ilah, Cak Nur mengatakan masih melakukan kajian karena ini OTT. Menurutnya harus mengikuti aturan hukum. “Jika memungkinkan memberikan bantuan lawyer pasti akan kami lakukan, tapi akan kami kaji dulu. Yang pasti kami sangat prihatin karena kami menganggap pak bupati sebagai bapak kami. Beliau sudah 20 tahun memimpin Sidoarjo,” jelasnya. [tam]

Tags: