Kegiatan Musrenbang Kabupaten Sampang 2019 di Pendopo Bupati Sampang, Kamis (22/3).
Sampang, Bhirawa
Sedikitnya 300 peserta dari berbagai unsur di Kabupaten Sampang mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Pendopo Bupati Sampang, Kamis (22/3). Kegiatan tahunan tersebut diharapkan Pj Bupati Sampang H Jonathan Judianto bisa diikuti dengan maksimal dan mempertimbangkan pendekatan kultural untuk melaksanakannya.
Musrembang Kabupaten Sampang 2019 dibuka langsung Pj Bupati Sampang dihadiri Bapelitbangda Kabupaten Sampang, Kepala Bappeda Jatim, BBWS, Bakorwil Madura di Pamekasan, Pejabat Perwakilan Bangkalan, Pejabat Pamekasan, Pimpinan dan anggota DPRD Sampang, Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Sampang, PKK, LSM, wartawan, asosiasi profesi, perwakilan perguruan tinggi, dan lain lain.
Musrembang RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 mengambil tema Pengembangan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat serta Peningkatan dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kabupaten Sampang yang Harmonis, Mandiri dan Sejahtera.
Pj Bupati Sampang H Jonathan Judianto dalam sambutannya mengimbau pada peserta Musrembang untuk benar-benar mengikuti dan memanfaatkan forum penting ini, agar bisa memilih dan memilah skala prioritas kegiatan yang diusulkan masyarakat. Mulai Musrembang tingkat desa dan Musrembang tingkat kecamatan di Kabupaten Sampang.
“Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Sampang luas wilayahnya 1.233,3 km2 dengan jumlah total penduduknya mencapai 1.064.936 jiwa, dengan rincian laki laki 50,41 persen dan perempuan 49,59 persen. Komposisi penduduk tersebut 58,92 persen bekerja di sektor pertanian,” kata Pj Bupati Sampang yang akrap disapa Pak Jo ini.
Lebih lanjut Pak Jo mengatakan yang menjadi PR bersama, ada data BPS pada 2017 yang menyebutkan pendapatan perkapita masyarakat Sampang hanya Rp 15 juta per tahun. Padahal rata-rata pendapatan perkapita di kabupaten/kota di Provinsi Jatim mencapai Rp 59 juta per tahun. “Semua ini bisa diubah asal kita mau. Oleh sebab itu, melalui Musrembang ini harus benar benar dimaksimalkan,” kata Pak Jo.
Sementara Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Sampang di Musrembang Kabupaten 2019 menyampaikan berdasarkan serap aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD Sampang program prioritas mulai 2013-2018 ini pokok pikiran DPRD tetap sama, jaring aspirasi masyarakat juga tetap sama. Hal ini membuktikan pembangunan di Sampang masih berjalan stagnan. Pembangunan IPM, penanganan bencana banjir, angka kemiskinan dan pelayanan dasar masyarakat harus dilakukan secara serius, sebab rencana pembangunan yang bagus dan benar jika dilaksanakan tidak benar, maka hal itu tidak akan sesuai harapan.
“Kondisi infrastruktur Kabupaten Sampang masih jauh dari ideal, misalkan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sampang paling jelek kondisinya dibanding 3 kabupaten lain yang ada di Madura,” katanya.
Dengan kondisi ini, dia berharap Pj Bupati Sampang yang kebetulan dari Bakesbangpol Provinsi Jatim agar lebih mudah menyampaikan langsung pada Pemprov Jatim. Yang juga menjadi catatannya, pelaksanaan pembangunan fisik di Kabupaten Sampang selalu dilaksanakan pada akhir tahun, hal ini juga menjadi faktor kualitas pembangunan kurang baik dan cepat rusak. Bahkan ada yang belum genap satu tahun sudah ada yang rusak, kondisi tersebut harus menjadi catatan bersama untuk terus melakukan perbaikan ke depannya. [lis, adv]
