Pelaksanaan Pendidikan di Jatim Belum Maksimal

Sejumlah siswa Sekolah Dasar berjalan menyusuri jalan desa tanpa alas kaki sepulang sekolah di Banyuroto, Sawangan , Magelang , Jateng, Senin (12/10).DPRD Jatim, Bhirawa
Pelaksanaan program-program di bidang pendidikan dinilai   Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)  DPRD Jawa Timur kurang maksimal dilakukan jajran Pemprov Jatim. Fraksi yang dipimpin Badrut Tamam ini meminta anggotanya yang duduk di Komisi E untuk mendesak Pemprov segera menindaklanjutinya sejumlah temuan di bawah.
Anggota FPKB Jatim, Annisah Syakur, mengatakan, pendidikan di Jawa Timur meski anggarannya cukup besar namun belum maksimal. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah anak putus sekolah.
“Banyak terjadi di desa-desa, anak-anak hanya mampu sekolah sampai SD saja, ini menjadi masalah karena akhirnya mereka terpaksa bekerja,” kata Annisah Syakur, Kamis (1/1). tentang laporan pertanggung jawaban pimpinan dan anggota DPRD Jatim.
Ia menilai, program sekolah gratis dari pemerintah belum benar-benar difokuskan untuk mereka yang membutuhkan dan tidak mampu. Apalagi pada pelaksanaanya, program sekolah gratis tidak tepat sasaran. Entah karena data base yang salah, atau ada perlakuan berbeda di kabupaten/kota.
“Data penerima sekolah gratis, tidak menyentuh seluruh siswa yang benar-benar membutuhkan atau mereka yang putus sekolah,” tandasnya.
Salah satu penyebabnya, kata Annisah adalah data dari Badan Pusat Statistisk (BPS) yang selama ini menjadi acuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pendidikan tidak sepenuhnya benar. “Data BPS seringkali tidak sesuai dengan realita di masyarakat, sehingga bantuan pendidikan dari pemerintah tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Senada, Kartika Hidayati, anggota Komisi E dari FPKB juga menyoroti peralatan pendukung kegiatan pendidikan di tingkat SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini karena, enam BLK yang dimiliki pemprov Jatim hamper seluruhnya menggunakan peralatan praktek yang jadul. Sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia industry.
Terlebih lagi menghadapi persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Perlu ada peremajaan alat-alat di BLK agar peralatan yang dibuat praktek anak-anak sekolah itu siap kerja, tidak hanya siap di dalam negeri tapi juga di luar negeri,” usul Kartika.
Sedang Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam menambahkan, fraksinya akan mendata seluruh anggota yang duduk di komisi-komisi untuk memperjuangkan segala bentuk permasalahan di masyarakat melalui jalur legislatif ini dengan serius. Ini dikarenakan FPKB punya target 9 jihad politik yang akan diwujudkan pada tahun 2015 nanti.
“Apapun yang tidak beres di masyarakat, akan kita perjuangkan sampai tuntas. Agar 2015 nanti, masyarakat bisa betul-betul merasakan pemerataan pembangunan dan pemetaan ekonomi,” pungkasnya. [Cty]

Tags: