Perwakilan calon kades se- Tulungagung menandatangani deklarasi damai siap terpilih dan tidak terpilih yang disaksikan Forkompimda Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (2/7).
Tulungagung, Bhirawa
Pemkab Tulungagung akhirnya memutuskan pada hari H pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Selasa (9/7) pekan depan tidak ditetapkan sebagai hari libur lokal.
Tidak liburnya saat pelaksanaan pencoblosan suara tersebut diharapkan tidak sampai membuat partisipasi masyarakat dalam pilkades minim atau rendah.
Plt Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, pada Bhirawa seusai acara Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2019 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (2/7), mengungkapkan salah satu pertimbangan mengapa dalam pilkades serentak tidak diliburkan karena pemilih pemula utamanya siswa SMA/SMK masih libur sekolah.
“Jadi tidak diliburkan dan harapannya tetap sukses dengan jumlah partisipasi masyarakat yang tinggi,” ujarnya.
Soal adanya ASN atau PNS lingkup Pemkab Tulungagung yang menjadi panitia pilkades serentak, Maryoto Birowo menyatakan kendati saat hari H pelaksanaan pilkades serentak bukan merupakan hari libur mereka akan mendapat dispensasi khusus. Apalagi menjadi panitia pilkades serentak juga merupakan pengabdian pada bangsa dan negara.
Catatan Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Tulungagung menyebutkan sampai kemarin tercatat ada 18 ASN yang melapor menjadi anggota panitia pilkades serentak. Menurut Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, Yudi Irwanto, para ASN lingkup Pemkab Tulungagung yang menjadi panitia pilkades serentak mendapat perlakukan khusus saat tidak masuk kantor pada hari H pelaksanaan pilkades serentak.
“Ketidakhadiaran mereka di kantor karena menjadi panitia pilkades serentak tidak akan membuat penerimaan TPP (tunjangan penambahan penghasilan) – nya terkurangi. Jadi tetap dianggap masuk kerja meski tidak datang ke kantor dan melakukan absensi fingerprint,” paparnya.
Sejauh ini, Yudi Irwanto mengaku belum mengetehaui secara pasti berapa jumlah ASN yang menjadi anggota panitia pilkades serentak. “Kalau yang dari Pemkab Tulungagung yang lapor ada 18 orang. Yang dari Kemenag atau yang lainnya kami belum tahu. Tetapi yang terbanyak menjadi panitia pilkades serentak itu pensiunan ASN,” paparnya lagi.
Sementara itu, Kapolres Tulungagung, AKBP Tofik Sukendar SIK, menandaskan masalah keamanan dalam pilkades serentak 2019 di Kabupaten Tulungagung menjadi atensi utama Polres Tulungagung. “Kami akan force dengan TNI, Pemkab dan Brimob. Mereka semua akan terjunkan di daerah-daerah rawan. Kami serius dan ini artinya masyarakat akan melihat untuk sama-sama menjaga kondusifitas,” katanya.
Kapolres AKBP Tofik Sukendar juga memperingatkan kembali agar para pejudi atau botoh tidak beroperasi di Tulungagung selama pelaksanaan pilkada serentak. “Sudah kami perintahkan satgas anti judi untuk menginventarisir data-data pelaku judi. Mereka kami sambangi dan diajak diskusi untuk tidak bermain judi lagi. Kami tegaskan jangan berpikir untuk kelompok atau individu,” paparnya. (wed)
