Pelaku Aksi Terorisme Butuh Pembinaan Mental

Penangkapan Bisa Dilakukan Sebelum Teroris Beraksi
Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi I DPR RI dari PPP Syaifullah Tamliha menyatakan kekesalannya bahwa penangkapan para teroris selalu dilakukan setelah teror terjadi. Semuanya itu terjadi karena UU tentang Tindak Pidana Terorisme memang demikian amanahnya. Namun sekarang UU tersebut sudah direvisi, sehingga aparat keamanan bisa melakukan pencegahan.

Menghadapi maraknya tindakan teror ini, Tamliha minta pemerintah lebih maju dan lebih tegas lagi dalam memberantas aksi teror. Jika seseorang sudah terindikasi sebagai jaringan teroris, aparat hendaknya segera melakukan interograsi penyelidikan atau penyidikan.

“UU tentang Tindak Pidana Terorisme sudah direvisi. Kenapa UU terorisme ini direvisi ? Karena, selama ini aparat tidak bisa menangkap orang terlebih dahulu, sebelum orang tersebut melakukan aksi teror. Hal itu terus menerus terjadi, penangkapan hanya dilakukan setelah teror terjadi. Tapi dengan revisi UU tersebut, aparat keamanan kini bisa melakukan penangkapan sebelum teroris beraksi,” cetus Tamliha dalam dialektika demokrasi bertajuk ” Lawan Geliat Radikal – Terorisme  di Tanah Air”, Kamis (1/4)

Nara sumber lainnya, anggota Komisi III DPR RI dari PKB Dipo Nusantara, mantan Waka DPR RI dari parta Gelora Fahmi Hamzah dan pengamat Intelejen danTerorisme UI. Ridwan Habib.

Disebutkan konstitusi sudah memberikan  kewenangan pada Polisi untuk melakukan penangkapan bila orangsudah terindikasi. Diharapkan, mereka yang terindikasi dan ditangkap, bisa dibina dengan baik. Pada umumnya, mereka yang terindikasi itu, pemahaman agama nya kurang baik. Mereka hanya mengerti sepotong sepotong tentang ayat ayat dalam Alqur’an. Kemudian melakukan tindakan teror. 

“Untuk membimbing mereka menjadi baik adalah tugas negara dan Ormas Keagamaan. Agar mereka tidak terpapar ajaran-ajaran keliru dan tak tersesat lalu menjadi teroris,” kata Tamliha.

Fahri Hamzah

Fahri Hamzah mengingatkan para wakil rakyat dalam menghadapi maraknya aksi teroris dewasa ini. Diperlukan keberanian para wakil rakyat untuk mengkritisi tindakan pemerintah dalam menangani terorisme. Perlu diingat, anggota DPR memiliki hak imunitas hak bertanya. Maka para wakil rakyat diminta tidak usah takut akan dituduh bagian dari teroris, bila mengkritisi kebijakan pemerintah.

Fahri mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tindakan terorisme yang terjadi di Gereja Katedral-Makasar tidak dikaitkan dengan agama. Pernyataan Presiden itu sangat kontra produktif dengan apa yang terjadi di lapangan.

“Faktanya, pakai jilbab, pakai cadar, teriak Allahuakbar. Apalagi yang di bom Gereja. Nam grup nya Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Lalu Presiden Jokowi mengatakan “Jangan hubungkan dengan agama. Mana bisa ?. Pemerintah semestinya membangun pola pikir antara agama dan negara, tidak dicampur aduk kan,” ucap Fahri.

Ditandaskan, bahwa negara tidak mungkin dapat memperbaiki agama. Sebaliknya, agama bisa membentuk negara. Bila negara mengurusi alamat, maka negara akan kelelahan, kehabisan energi. Aksi teroris merupakan masalah agama maka kembalikan ke agama. Negara tidak bisa masuk dalam ranah itu.

“Tugas negara berada diruang negara.Maka jika ada perempuan masuk markas Mabes Polri bawa senjata. Itu bukan soal agama, itu soal pengamanan yang bobol,” papar  Fahri. (Ira)

Tags: