Tim Patroli Air Jatim ketika mengambil sample untuk mengetahui tingkat pencemaran
Bojonegoro, Bhirawa
Maraknya penambang liar yang merusak lingkungan, membuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro geram akan menindak tegas mereka yang nyata-nyata melakukan pelanggaran lingkungan. “Penanganan lingkungan sudah tidak bisa ditolerir lagi, bagi mereka yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan hukuman,” ungkap Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, Kamis (17/12).
Dijelaskan Wabup, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penindakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran harus bekerjasama dengan aparat keamanan baik jajaran kepolisian, Kodim dan Kejaksaaan. “Tindakan nyata yang harus dilakukan adalah memberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Lanjut Wabup, dalam menyikapi masalah kerusakan lingkungan ini pemerintah harus tegas jangan sampai ada kesan setengah hati ataukah melindungi satu atau dua pihak. “Jangan sampai ini disalah gunakan apalagi untuk memenuhi kepentingan per orangan,” kata Wabup, menegaskan.
Namun yang harus diingat oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan moral kepada rakyat yang telah memberikan wewenang kepada kita untuk mengelolanya.
Semacam ini harus juga dilakukan oleh SKPD terkait serta jajarannya sehingga kerusakan lingkungan ini bisa diminimalisir. Karena kerusakan lingkungan akan membawa dampak yang luas dan berakibat fatal. [bas]
