Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Gresik Terpilih Ditunda

Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih Fandi Ahmad Yani – Aminatun Habibah. [kerin ikanto/bhirawa]

Pemkab Gresik, Bhirawa
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih Fandi Ahmad Yani (Gus Yani) – Aminatun Habibah (Bu Min) yang menurut rencana bakal digelar Rabu (17/2) kemarin, akhirnya ditunda pada 25 – 26 Februari 2021 mendatang.

Penundaan itu berdasarkan surat dari Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri. Salah satu alasan penundaan itu karena adanya sejumlah daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang gugatannya ditolak.

Setidaknya, pada Pilkada yang digelar serentak lalu terdapat sekitar 51 daerah yang mengajukan gugatan ke MK, termasuk Kabupaten Lamongan.

Karena pelantikan itu harus dilakukan secara serentak, sehingga perlu dilakukan penundaan. Selain itu, juga ada sejumlah daerah persyaratan yang diajukan belum lengkap, sehingga oleh Kemendagri dinta dilengkapi lebih dulu.

Menurut Asisten I Sekda Gresik, Tursilowanto Harijogi, diundurnya jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu berdasarkan hasil koordinasi Dirjen Otda Kemendagri secara virtual.

“Insya Allah pelantikan dijadwalkan ulang antara 25 atau 26 Februari 2021. Ini kalau tidak ada perubahan lagi,” kata Tursilo. Menutur Tursilo, dari hasil vidcon yang dilakukan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Senin (15/2/2021) sekitar pukul 16.00 WIB, pelantikan kepala daerah terpilih diundur antara 25 atau 26 Februari 2021.

Menurutnya, pertimbangan Kemendagri menunda pelantikan kepala daerah antara lain karena masih ada sejumlah daerah yang belum mengajukan dan melengkapi berkas persyaratan pelantikan ke Mendagri. Karena ini pelantikan ini bersamaan semua.

“Asasnya kebersamaan. Makanya, sampai sekarang SK Pelantikan dari Mendagri untuk Gresik dan 15 kabupaten dan kota lain di Jawa Timur yang tak ada gugatan di MK, termasuk daerah lain yang tak ada gugatan di MK belum turun,” jelas Tursilowanto.

Untuk itu, Mendagri secara resmi akan mengirim surat ke gubernur terkait diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pada 25-26 Februari.

“Malam ini Dirjen Otda berjanji membuatkan surat itu. Besok sudah dikirim ke gubernur,” terangnya. Untuk mengisi kekosongan pasca habisnya masa jabatan kepala daerah masa jabatan 2016-2021, nantinya akan ditunjuk pelaksana harian (Plh).

“Nanti yang ditunjuk menjadi Plh Bupati Gresik adalah Penjabat (Pj) Sekda. Besok, Kemendagri juga akan berkirim surat ke gubernur untuk pengisian Plh Bupati untuk mengisi kekosongan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tursilowanto mengungkapkan, Plh. Bupati nantinya akan menjabat hingga kepala daerah terpilih dilantik. “Jadi, nanti yang serah terima jabatan dengan kepala daerah baru adalah Plh Bupati. Termasuk Pak Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup Moh. Qosim saat purna tugas pada 17 Februari, serah terimanya dengan Plh. Bupati yang ditunjuk,” pungkasnya. [eri]

Tags: