Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Rencana pelantikan 17 kepala derah di Jatim yang dijadwalkan akan berlangsung 17 Februari mendatang akan dibagi menjadi dua gelombang. Pelantikan yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya ini akan dilakukan pagi dan siang hari.
“Sesuai rencana, pelantikan sembilan kepala daerah pukul 09.00 -11.30, kemudian disusul delapan kepala daerah lainnya di gelombang kedua pukul 12.30 – 15.00,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (10/2).
Perlu diketahui, dari 19 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu, sebanyak 17 bupati/wali kota terpilih akan dilantik serentak, kecuali dua daerah yaitu Pacitan yang masa akhir periodesasinya 21 Februari 2016 dan Tuban yang berakhir 20 Juni 2016.
Sedangkan, 17 daerah yang dilantik sesuai jadwal rinciannya adalah Bupati Ngawi, Bupati Jember, Bupati Ponorogo, Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Situbondo, Bupati Gresik dan Bupati Trenggalek. Selanjutnya Bupati Blitar, Bupati Mojokerto, Bupati Sumenep, Bupati Banyuwangi, Bupati Malang, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Blitar, Wali Kota Pasuruan, serta Wali Kota Surabaya.
Pada proses pelantikan, lanjut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, di satu gelombang dilakukan pengambilan sumpah masing-masing kepala daerah, kemudian sambutan dan diakhiri ucapan selamat dari undangan.
Selain itu, ketua tim penggerak PKK masing-masing daerah juga akan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provins Jatim Dra Hj Nina Kirana Soekarwo MSi setelah proses pelantikan kepala daerah. Pelantikan juga dijadwalkan disaksikan oleh perwakilan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, serta Pimpinan Forpimda Jatim lainnya.
Menurut Pakde Karwo, pada pelantikan nantinya ada pembatasan undangan karena terbatasnya lokasi, yakni pimpinan dewan dan Forpimda setempat, serta enam orang dari keluarga kepala daerah terpilih. “Tenda di halaman sisi barat juga disiapkan untuk makan undangan, kecuali bupati terpilih dan Forpimda makannya di ruang VIP,” ucapnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini juga berpesan kepada kepala daerah baru yang nantinya terpilih untuk mempelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional maupun Provinsi. “Jangan dilupakan juga program-program lama yang baik untuk dimanfaatkan, kemudian program baru sebagai hasil visi misi selama kampanye dijalankan. Itulah prinsipnya pembangunan,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim melalui Pemberitahuan tertuang dalam Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 005/389/SJ tertanggal 5 Februari 2016 telah memastikan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.
Sementara itu dibatasinya jumlah keluarga yang akan menghadiri acara pelantikan Bupati/Wali Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 17 Februari mendatang, ditanggapi biasa saja oleh Bupati Kab Malang terpilih Rendra Krisna. Bupati dua periode ini menganggap pembatasan undangan itu wajar-wajar saja karena setiap kepala daerah yang diundang membawa serta 14 pejabat daerah.
“Saya kira memang perlu ada batasan keluarga yang hadir dalam acara pelantikan tersebut. Ini karena yang hadir nanti tidak saja bupati dan wakil bupati beserta istri. Namun juga dengan jajaran Muspida termasuk KPU dan Bawaslu. Sementara kita tahu kapasitas di Gedung Negara Grahadi sangat terbatas. Jadi saya melihat hal itu wajar-wajar saja,”papar politisi asal dari Partai Golkar ini, Rabu (10/2).
Namun terlepas dari itu, pihaknya mengaku belum menerima undangan dari Gubernur Jatim Soekarwo terkait rencana pelantikan kepala daerah di Gedung Negara Grahadi. Termasuk adanya rumor jika pelantikan bupati/walikota se-Indonesia dilaksanakan di Istana Negara. ”Saya rasa pelantikan di Istana Negara itu tidak mungkin. Kalau Presiden berkeinginan seperti itu harus merevisi UU dulu. Pasalnya, di UU yang ada tertulis pelantikan bupati/wali kota dilakukan di tempat satu tingkat di atasnya yaitu ibukota provinsi. Sedang di Jatim sendiri jelas dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya,” katanya. [iib,cty]
