Pelatihan Aplikasi E-DBHCHT, Bupati Tantri-Tim Governance Lab FIA UB Bahas TKPP

Pelatihan Aplikasi E-DBHCHT.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Probolinggo, Bhirawa
Demi menjamin keakuratan data Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan aplikasi e-DBHCHT di Hotel Paseban Sena Probolinggo. Sebanyak 50 operator e-DBHCHT dari Kabupaten / Kota Probolinggo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember mengikuti pelatihan tersebut.

Untuk menghindari dan mencegah penyebaran Covid-19, pelatihan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seluruh peserta wajib membawa hasil tes cepat, wajib bermasker, jaga jarak, wajib cuci tangan, dan cek suhu tubuh sebelum ruangan pelatihan.
Koordinator kegiatan Shoviatus Sholihah, Sabtu (5/9).

Menurutnya, melakukan pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk memudahkan perangkat daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota dalam rangka menyampaikan perencanaan kegiatan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan DBHCHT.

“Dengan menggunakan aplikasi e-DBHCHT pekerjaan yang lebih ringan dan untuk mengidentifikasi program kegiatan. Karena fitur aplikasi ini sudah mewadahi seluruh komponen yang dibutuhkan oleh Kementrian Keuangan dalam rangka pelaporan DBHCHT setiap semester, ”katanya.

Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam penggunaan aplikasi.

Narasumber Nunky mengungkapkan bahwa pelatihan seperti ini sangat efektif, karena pesertanya sedikit, sehingga kesempatan untuk bertanya sangat banyak. Pihaknya sangat bersemangat juga melihat semangat dari para peserta pelatihan.

“Dengan diselenggarakannya pelatihan aplikasi ini, kami berharap adanya kesesuaian antara perencanaan, penganggaran serta pelaporan dan tercapainya laporan yang akuntable,” harapnya.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan audiensi dengan tim Governance Laboratory FIA Universitas Brawijaya membahas tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan, Jum’at (4/9) malam di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Turut mendampingi Bupati Tantri dalam kesempatan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Santiyono,

Inspektur Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS serta beberapa perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Governance Laboratory merupakan sebuah unit di Fakultas Ilmu Administrasi yang memiliki peranan yang fokus mengkaji tata kelola pemerintahan dan pembangunan, baik pada skala lokal, skala nasional maupun internasional.
Tim Governance Laboratory FIA Universitas Brawijaya yang melakukan audiensi tersebut sebanyak 6 (enam) orang yang koordinatori oleh Oscar Radyan Danar selaku Ketua Tim Pemdamping SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menerangkan audiensi ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil pemetaan permasalahan, peningkatan SAKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo serta rencana aksi/road map pendampingan SAKIP dan pelaksanaan RB oleh Tim Governance Laboratorium FIA UB.

“Tim Governance Lab FIA UB telah melakukan mapping/pemetaan kendala dan permasalahan peningkatan SAKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang diharapkan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan strategis peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan RB di Kabupaten Probolinggo. Dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, program/kegiatan, manajemen perubahan (reward dan punishment) serta monev dan pelaporan kinerja,” katanya.

Sementara Ketua Tim Pemdamping SAKIP Oscar Radyan Danar menyampaikan, kunci keberhasilan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi melalui komitmen dari pucuk pimpinan, birokrasi yang kompeten dan kapabel, tim inti yang kokoh dan akuntabel (reform the reformers), reformasi perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting reform), adanya pendamping pihak eksternal yang membantu proses implementasi SAKIP dan RB serta penerapan teori critical mass reform.

“Uraian hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja dengan komitmen pemimpin daerah besama dengan kepala OPD dengan perbaikan IKU serta menurunkan dalam perjanjian kinerja sampai level OPD, penyusunan peta proses bisnis organisasi masih belum sempurna dan crosscutting pencapaian kinerja RPJMD belum dituangkan dalam dokumen perencanaan,” ungkapnya.

Menurut Oscar Radyan Danar, evaluasi yang lain dalam hal cascading kinerja perlu dilakukan sinkronisasi dikarenakan mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi/instansi, belum menerapkan anggaran berbasis kinerja, upaya pengendalian dan evaluasi masih sebatas pada pelakasanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sampai pengukuran indicator, tujuan/sasaran serta belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program dan belum dikelompokan program prioritas dan non-prioritas, tambahnya.(Wap)

Tags: