Pelatihan PSK Kabupaten Malang Disoal GP Ansor

PSK pelatiahnKab Malang, Bhirawa
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam memberikan pelatihan dan kentrampilan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) eks penghuni lokalisasi di tujuh titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, menurut Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang hanya sekedar formalitas. Hal itu sehubungan adanya rencana Pemkab setempat akan menutup tujuh lokalisasi, pada 25 November 2014 mendatang.
“Sebab dengan melakukan penutupan lokalisasi dan memberikan pelatihan kepada mantan PSK, hal tersebut agar Pemkab terkesan serius dalam menutup lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang,” kata Sekretaris Ansor Kabupaten Malang Khusnul Sadad, Minggu (16/11), kepada wartawan.
Yang jadi pertanyaan, tegas dia, apakah dengan memberikan pelatihan itu bisa menjamin dalam merubah seorang untuk berganti pekerjaan dari PSK ke industri rumahan. Karena pelatihan yang akan diberikan Pemkab Malang terlalu singkat dan mendadak. Sehingga cukup sulit merubah sikap dan prilaku para mantan PSK yang sudah digeluti bertahun tahun dalam pekerjaaan tersebut.
Pasalnya, jelas Khusnul, pelatihan yang akan diberikan mantan PSK tersebut hanya dilakukan selama 2-3 jam saja. “Apa ya mungkin bisa berhenti begitu saja, dan tidak lagi lembali bekerja sebagai PSK. Padahal, untuk beralih profesi pekerjaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi untuk beralih pekerjaan atau usaha mandiri membutuhkan dana yang cukup besar,” kata dia.
Menurutnya, pelatihan dalam memberikan kentrampilan pada mantan PSK, diantaranya membuat kue, menjahit dan membuat berbagai jenis makanan, kami anggap tidak akan maksimal dalam merubah perilaku para PSK. Karena selama mereka menjadi PSK, dengan mudah mendapatkan uang, jika dibanding membuka usaha baru.
“Seharusnya, para PSK yang menempati tujuh lokalisasi tersebut, minimal tiga bulan sebelum dilakukan penutupan lokalisasi, berturut-turut digembleng pelatihan hingga mereka paham dan menguasai bidang kentrampilan yang dia inginkan,” tutur Khusnul.
Sementara itu, di tempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Abdul Malik membenarkan, jika Pemkab Malang akan memberikan pelatihan dan kentrampilan kepada mantan PSK yang tersebar ditujuh lokalisasi. Pelatihan yang akan kita berikan itu, berupa kentrampilan dalam membuat kue, menjahit, mengelola toko pracangan, dan membuat berbagai jenis makanan. “Sehingga dharapkan mantan PSK tersebut memiliki kentrampilan, serta mampu untuk membuka usaha baru,” terangnya.
Pemkab Malang selain memberikan bekal kentrampilan pada mantan PSK, lanjut dia, Pemkab juga akan membantu memasarkan produksi mereka. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi mantan PSK untuk bisa bergabung dengan kelompok usaha, yang kini sudah berjalan, dan sudah menjadi home industry. Hal itu dilakukan agar mantan PSK tersebut bisa berbagi pengalaman pada pelaku industri.
Pendapat GP Ansor, menurut Malik, tidak relevan, bahwa Pemkab memberikan pelatihan dan kentrampilan pada mantan PSK hanya sekedar formalitas. Dirinya yakin, ketika mereka memiliki kentrampilan, maka secara bertahap akan merubah prilaku mereka. “Tapi ironis, saat tempat kerjanya selama ini ditutup, lalu para PSK tersebut tidak dibekali kentrampilan, tentunya yang akan terjadi adalah mereka akan tetap bekerja sebagai PSK secara sembunyi-sembunyi. Karena untuk beralih profesi dia tidak memiliki kentrampilan khusus,” ucap dia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menambahkan, selain Pemkab Malang akan memberikan pelatihan dan kentrampilan terhadap mantan PSK, Pemkab juga akan memberikan kartu cerdas bagi setiap mantan PSK yang selama ini bekerja di tujuh lokalisasi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Sementara, kartu cerdas itu, berfungsi sebagai kartu jamninan kesehatan. Sehingga kesehatan mereka bisa terkontrol dengan baik. Kartu cerdas tersebut diberikan secara gratis, dan setiap berobat ke puskesmas mantan PSK tidak dipungut biaya. [cyn]

Tags: