Pelayanan PMI di Provinsi Jawa Timur Sebatas Miliki Visa Kerja

Pemprov Jatim, Bhirawa
UPT P2TKI Disnakertrans Jatim sementara waktu hanya membuka pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah memiliki visa kerja. Sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang baru mengurus visa kerja, sementara belum bisa mendapatkan pelayanan. Hal ini dikarenakan masih mewabahnya Covid-19.
Selain itu, UPT P2TKI Disnakertrans Jatim masih membuka pelayanan kepulangan PMI di Bandar Udara Juanda dengan posko pemulangan. Waktu lalu, Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo juga mendatangi pokso pemulangan PMI dan berbincang dengan PMI agar tetap menaati kebijakan dari pemerintah utamanya dalam menghadapi Covid-19.
Kepala UPT P2TKI Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo menyampaikan, memang ada perubahan pelayanan dari keputusan Kemenaker untuk menghentikan pengiriman pekerja migran, keputusan Kepala BNP2MI juga menghentikan layanan ID dan penempatan pekerja migran.
Selain itu, keputusan Kadisnakertrans Jatim yang menginstruksikan kabupaten /kota untuk sementara tidak memproses penempatan pekerja migran ke luar negeri. Dan adanya SE Gubernur tentang pembagian shift kerja.
“Untuk layanan keberangkatan masih menyesuaikan dengan kebijakan yang ada saat ini baik di Kemenaker dan BNP2MI, kecuali bagi PMI yang memiliki visa kerja tetap dilayani, sedangkan yang baru mengurus untuk sementara close semua sampai ada keputusan berikutnya lagi.,” katanya .
Bagi PMI yang memiliki visa kerja berdasarkan dari Kemenaker, nantinya bisa diberangkatkan ke daerah tujuan bekerjanya. Asalkan dari negara penempatan mau menerima dalam kondisi pandemi covid pada saat ini. “Kalau negara penempatannya menutup, ya tidak akan diberangkatkan,” katanya.
Sedangkan layanan kepulangan di counter pemulangan pekerja migran di Bandar Udara Juanda masih terus berjalan dan tidak ada perubahan. Bahkan, angka pekerja migran yang pulang dari luar negeri alami peningkatan. “Di posko pemulangan juga ada posko covid-19 dan kita kini lebih waspada,” katanya.
Dikatakannya, kepulangan PMI ke daerah asal tersebut hingga kini masih dalam status orang dalam pemantauan. Setelah sampai daerah asal, Kabupaten/Kota baik disnaker dan dinas kesehatan terkait harus tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap PMI tersebut. [rac]

Tags: